Memimpin Apel Bersama (Virtual) Pegawai BPSDM Hukum
- Senin, 1 September 2025 melalui ruang Rapat Virtual, Zoom Meeting. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani memimpin apel bersama pegawai BPSDM Hukum. Dalam arahannya Kepala BPSDM Hukum mengingatkan untuk selalu waspada terhadap situasi politik yang sedang berkembang. Meskipun sebagian kegiatan dilakukan secara Work From Anywhere (WFA), hal ini tidak boleh menurunkan kualitas kinerja para pegawai BPSDM Hukum.
- Kepada Direktur PoltekPIN beserta jajaran beliau berpesan meskipun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh (PJJ), nota dinas tetap harus diterbitkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban taruna. Diharapkan taruna tetap mendapatkan pembekalan yang cukup dan mengikuti proses pembelajaran secara aktif, baik yang berada di Gandul maupun di Tangerang. Pembina, dosen, dan seluruh sivitas akademika diminta untuk tetap menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik selama masa PJJ.
- Dalam kesempatan ini Kepala BPSDM Hukum turut mengapresiasi seluruh jajaran BPSDM Hukum atas partisipasi aktif dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 dan Hari Pengayoman ke-80 dengan mampu mencapai sederet keberhasilan yang membanggakan. Semangat kebersamaan, rasa memiliki, dan saling mendukung antar unit sangat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja. Diharapkan semangat ini terus dipertahankan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya.
- Selanjutnya apresiasi khusus disampaikan kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi beserta jajaran atas hasil kerja yang sangat memuaskan dan nyaris sempurna dalam proses reakreditasi. Keberhasilan mempertahankan akreditasi A merupakan pencapaian yang sangat membanggakan. Diharapkan kualitas kerja ini terus dijaga dan ditingkatkan ke depannya.
- Mengakhiri sambutan, kepala BPSDM Hukum menegaskan tentang pentingnya kebersamaan dan dukungan seluruh pegawai BPSDM dalam mencapai keberhasilan organisasi. Apel virtual ini dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum, PoltekPIN, Kepala Badiklat Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara, serta seluruh pegawai di lingkungan BPSDM Hukum.
Memimpin Rapat Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSDM Hukum
- Senin, 1 September 2025 bertempat di Ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum. Kepala BPSDM Hukum memimpin Rapat Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSDM Hukum. Rapat ini membahas mengenai rencana item-item penting yang akan dihitung kebutuhannya dalam revisi anggaran.
- Pembahasan rapat difokuskan terhadap komponen belanja modal peralatan dan mesin yang memuat kebutuhan sarana dan prasarana untuk PoltekPIN dan ruang pelatihan BPSDM Hukum dengan memperhatikan kesesuaian Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara. Terdapat komponen standar dan non standar yang perlu diperhatikan.
- Kepala BPSDM Hukum dalam arahannya menyampaikan bahwa pengalokasian sarana prasana harus tepat guna sesuai kebutuhan sehingga jangan sampai terdapat barang yang tidak terpakai. Oleh karena itu diperlukan perhitungan yang matang terutama untuk kebutuhan dental chair yang penting dibutuhkan klinik BPSDM Hukum. Diperlukan adanya penyesuaian pengurangan item-item yang kurang dibutuhkan untuk dialokasikan anggarannya pada item-item yang lebih penting.
- Selain fokus kepada kebutuhan sarana prasana, dalam rapat ini dibahas juga mengenai revisi anggaran untuk Grand Design BPSDM Hukum dan progres Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang saat ini masih dalam tahap reviu oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Kepala BPSDM Hukum berharap bahwa seluruh hasil pembahasan rapat dapat segera ditindaklanjuti.
- Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, Kepala Pusat Fungsional, Tejo Harwanto, Kepala Pusbanglat Tekpim, Mutia Farida, Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Muhammad Yusuf, dan Kepala Subbagian Rumah Tangga, Bakhtiar Rosyid beserta jajaran tim dari bagian umum.
Menghadiri Kegiatan Sharing Knowledge bersama Peserta Peacemaker Justice Award 2025
- Senin, 1 September 2025 bertempat di Guest House BPSDM Hukum. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menghadiri Sharing Knowledge Peserta Peacemaker Justice Award tahun 2025. Sharing knowledge ini diselenggarakan dalam rangka mediasi sekaligus pembekalan kepada para peserta Peacemaker Justice Award tahun 2025.
- Peacemaker Justice Award adalah sebuah program dan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kepada Kepala Desa atau Lurah yang secara aktif berperan sebagai juru damai di lingkungannya, serta mendorong penyelesaian konflik secara non-litigatif (musyawarah), keadilan sosial, dan pertumbuhan wilayah.
- Dalam kegiatan sharing knowledge ini Kepala BPSDM Hukum memberikan sambutan hangat kepada para peserta yang telah hadir dari berbagai wilayah seluruh Indonesia di Kampus Pengayoman Pancasila, BPSDM Hukum. Dalam sambutannya Kepala BPSDM Hukum menyampaikan tugas dan fungsi BPSDM Hukum yang selaras dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 yaitu melaksanakan pengembangan SDM di bidang hukum.
- Dalam kegiatan sharing knowledge Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen turut memberikan pengarahan kepada peserta Peacemaker Justice Award 2025 dilanjutkan dengan pembekalan peserta oleh Asosiasi NonLitigation Peacemaker (NLPA). Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan sharing knowledge ini mampu memantapkan serangkaian acara Peacemaker Justice Award tahun 2025.