Menghadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Koordinator, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Rabu, 1 Oktober 2025 bertempat di Lapangan Upacara Kementerian Hukum. Kepala BPSDM Hukum, menghadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Koordinator, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Upacara dengan tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya” dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, R. Andika Dwi Prasetya sebagai inspektur upacara.
- Peringatan ini menjadi momentum bagi jajaran di lingkungan Kementerian Koordinator, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk merefleksikan kembali sejarah bangsa dan menguatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan.
- Diharapkan dengan terselenggaranya upacara seluruh ASN dapat mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Upacara dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama, Seluruh ASN Unit Utama, hingga Seluruh CPNS Unit Utama.
Melaksanakan Audiensi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- Rabu, 1 Oktober 2025 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Lt. 2 Gedung B, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Veteran, Jakarta Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani didampingi Sekretaris BPSDM Hukum Jusman, Kepala Pusat Fungsional Tejo Harwanto, Kepala Pusat Pelatihan Teknis Kepemimpinan Mutia Farida, dan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini melaksanakan Audiensi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Audiensi dibuka oleh Kepala LAN, Muhammad Taufiq yang menyambut jajaran Kementerian Hukum. Dalam arahannya, Kepala LAN menekankan pentingnya pengembangan program melalui corporate university (corpu). Program ini tidak hanya ditujukan bagi ASN Kementerian Hukum, tetapi juga dapat menjangkau instansi lain. Corpu diharapkan mampu mendukung kebijakan prioritas Presiden, seperti koperasi merah putih, sekolah rakyat, pengentasan kemiskinan, dan MBG, serta memperkuat kapasitas ASN sebagai pilar pelayanan publik.
- Kepala BPSDM Hukum menyampaikan harapan agar LAN memberikan arahan dalam akselerasi program, khususnya terkait penguatan corpu yang telah dirintis sejak 2018. Selain itu, BPSDM Hukum juga menyoroti kebutuhan akreditasi, Surat Edaran mengenai Widyaiswara (WI), serta pembentukan pusat penjaminan mutu dan sertifikasi. BPSDM mengusulkan kerja sama dalam kegiatan PKN, termasuk rencana menghadirkan Kepala LAN sebagai pembicara pada penutupan PKN II yang akan dihadiri Menteri Hukum dan Kominfo. Disampaikan pula inisiatif internalisasi nilai Pancasila dan HAM, kerja sama dengan Institut Leimena, serta persiapan akreditasi ideologi Pancasila oleh BPIP.
- Menanggapi hal tersebut, Kepala LAN menyampaikan bahwa akreditasi penyelenggaraan latsar maupun latpim dapat diteruskan sepanjang data telah dilengkapi, tanpa perlu reakreditasi ulang. Terkait WI, LAN sedang menyiapkan kebijakan pemindahan jabatan dengan komposisi 30% melalui perpindahan dan 70% dari karir. LAN juga menekankan pentingnya manajemen mutu, pembelajaran kolaboratif dalam corpu, serta penguatan aspek sosial-kultural untuk membangun solidaritas nasional. Selain itu, LAN mendorong branding program BPSDM melalui kolaborasi media sosial dan penunjukan nilai ekonomi dari setiap program.
- BPSDM Hukum mengusulkan agar produk-produk pelatihan seperti PKN, PKP, dan PKA didaftarkan sebagai hak cipta untuk menjaga orisinalitasnya. Kepala LAN menyambut baik gagasan tersebut dengan menekankan pentingnya inovasi peserta pelatihan yang bisa terdaftar dalam HAKI serta bernilai ekonomi. LAN berkomitmen mendukung panggung inovasi ASN melalui kerja sama dengan media.
- Pembahasan juga menyinggung akreditasi untuk tiga balai diklat Kementerian Hukum, MOOC dan CoP (Community of Practice) untuk pembelajaran, serta penyusunan kurikulum yang lebih efisien dengan dukungan LAN. Direktur Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan LAN, Giri Saptoaji dan Tim menambahkan bahwa evaluasi corpu menunjukkan penerapannya masih belum efektif, sehingga perlu diperkuat secara tematik agar lebih berdampak. LAN juga tengah mengembangkan kebijakan pengakuan pembelajaran lampau (RPL) untuk memenuhi kompetensi JF tanpa harus selalu melalui pelatihan formal.
- Menutup audiensi, Kepala LAN menegaskan komitmen untuk menjaga dan memperkuat kerja sama dengan BPSDM Hukum dalam mengakselerasi pengembangan SDM hukum melalui sinergi corpu, akreditasi, inovasi, dan kolaborasi lintas instansi.