Kepala BPSDM Hukum Pimpin Apel Pagi Virtual : Apresiasi Kinerja 2025 dan Penegasan Arah Kerja Strategis 2026
• Kepala BPSDM Hukum menjadi Pembina Apel yang diselenggarakan secara Virtual Zoom Meeting. Apel berlangsung tersebut diikuti oleh jajaran Pegawai dan CPNS di lingkungan BPSDM Hukum;
• Kepala BPSDM Hukum menyampaikan Apresiasi Kinerja 2025 dan Tegaskan Arah Kerja 2026. Apel ini menjadi momentum refleksi akhir tahun sekaligus penguatan arah kerja menjelang tahun 2026. apresiasi dan terima kasih atas kerja keras seluruh pegawai sepanjang tahun 2025. Kepala BPSDM Hukum menilai berbagai capaian kinerja yang diraih merupakan hasil dari dedikasi, kolaborasi, dan komitmen bersama seluruh jajaran BPSDM Hukum. Salah satu capaian yang disoroti adalah penyerapan anggaran yang telah mencapai 98%.
• Kepala BPSDM Hukum mengapresiasi keberhasilan Assessment Center BPSDM Hukum yang berhasil meraih akreditasi istimewa dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta mencapai target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penghargaan juga disampaikan kepada Balai Pelatihan di Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara, serta Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) atas kinerja dan kontribusinya sepanjang tahun 2025. Terkait pelaksanaan work from home (WFH), menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah libur.
• Menghadapi tahun 2026, Kepala BPSDM Hukum menginstruksikan seluruh unit kerja untuk segera menyusun kalender kerja paling lambat akhir Januari 2026 dengan terlebih dahulu mengevaluasi kendala dan tantangan selama tahun 2025 juga mendorong peningkatan kerja sama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan kementerian dan lembaga lain, serta pengembangan pelatihan teknis dan fungsional yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Secara khusus, Kepala BPSDM Hukum memberikan arahan kepada Poltekpin agar memperkuat aspek pengawasan dan mempersiapkan secara matang penerimaan mahasiswa baru Program Hukum Terapan yang direncanakan pada Maret 2026.
• Apel virtual ditutup dengan harapan agar seluruh jajaran BPSDM Hukum dapat menjaga semangat kerja, meningkatkan profesionalisme, dan terus berkontribusi dalam mendukung reformasi birokrasi serta pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum. Serta Icon baru BPSDM Hukum yaitu CERDAS = Cendekia, penuh Empati, Rapih dan nyaman, berDedikasi, Adaptif, dan penuh Simpati
Rapat Kerja Virtual BPSDM Hukum: Apresiasi Capaian 2025 dan Penguatan Tata Kelola Organisasi
• Kepala BPSDM Hukum selaku pemimpin rapat kerja BPSDM Hukum yang dilaksanakan secara virtual, sebagai bagian dari Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat manajerial dan non manajerial di lingkungan BPSDM Hukum, Balai Pelatihan Hukum Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, serta Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN).
• Rapat evaluasi ini menjadi forum strategis untuk melakukan refleksi kinerja selama tahun 2025 sekaligus menyusun langkah perbaikan dan penguatan pelaksanaan tugas ke depan. Dalam pembukaan, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran yang telah menunjukkan dedikasi tinggi sepanjang tahun berjalan. Pada kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum juga memberikan apresiasi atas capaian penyerapan anggaran mencapai 97%. Bahwa capaian tersebut mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam mengelola anggaran negara secara bertanggung jawab dan profesional.
• Dalam aspek koordinasi dan tata kelola administrasi, ditegaskan pentingnya komunikasi antarunit kerja guna menghindari terjadinya missed communication. diingatkan agar laporan kegiatan diselesaikan paling lambat lima hari setelah kegiatan berakhir, serta menekankan pentingnya sikap responsif terhadap surat-surat masuk sebagai bagian dari pelayanan birokrasi yang profesional. Seluruh unit untuk melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemeriksaan Inspektorat yang dinilai cukup panjang, meskipun pada akhirnya berujung pada apresiasi. Ia mendorong agar evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan ke depan, sekaligus mengarahkan perlunya koordinasi dengan Bappenas terkait penyelarasan program dengan prioritas nasional. Dalam rangka penguatan organisasi, Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya pembagian staff yang merata dan mumpuni di setiap bagian, sehingga beban kerja dapat terdistribusi secara adil dan efektif. Ditegaskan bahwa peta jalan pengembangan kompetensi harus menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM.
• Penutup rapat BPSDM Hukum terus melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait formasi jabatan, guna memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tantangan tugas ke depan. Rapat kerja ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi, konsolidasi internal, serta peningkatan kualitas kinerja BPSDM Hukum dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia hukum yang profesional dan berintegritas.