1. Kepala BPSDM Hukum Pimpin Apel Pagi Bersama Jajaran BPSDM Hukum, BSK Hukum, dan Politeknik Pengayoman Indonesia
• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, memimpin apel pagi yang diselenggarakan di Kampus Pengayoman Pancasila, Depok. Apel pagi tersebut diikuti oleh seluruh jajaran BPSDM Hukum, Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, dan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), serta dihadiri oleh Kepala BSK Hukum, pejabat pimpinan tinggi pratama, asesor ahli utama, pejabat manajerial dan nonmanajerial, serta sivitas akademika Poltekpin. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, disiplin, dan semangat kerja seluruh pegawai dalam mendukung pencapaian target organisasi;
• Dalam amanatnya, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja yang telah diraih hingga triwulan kedua Tahun 2026. Meskipun organisasi menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran, seluruh jajaran diharapkan tetap mengedepankan inovasi, kreativitas, dan kolaborasi guna memastikan pelaksanaan program kerja berjalan secara optimal. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan penghargaan Pegawai Teladan Triwulan I Tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai yang menunjukkan kinerja, disiplin, dan dedikasi terbaik. Penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi;
• Selain itu, Kepala BPSDM Hukum menegaskan pentingnya penguatan kompetensi sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berbagai agenda strategis yang sedang dipersiapkan, termasuk visitasi akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara dan evaluasi menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memerlukan dukungan serta komitmen seluruh jajaran. Melalui pelaksanaan apel pagi ini, diharapkan terbangun budaya kerja yang semakin profesional, berintegritas, dan adaptif sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang akuntabel serta pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.
2. Kepala BPSDM Hukum Dorong Pemimpin Administrator Berintegritas melalui Internalisasi Pancasila
• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, memperkuat pemahaman peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan 76 melalui penyampaian materi Internalisasi Pancasila yang dilaksanakan secara virtual. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BPSDM Hukum dalam membentuk pemimpin birokrasi yang tidak hanya memiliki kompetensi manajerial yang baik, tetapi juga berkarakter kuat, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Dalam pemaparannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan seorang pemimpin di lingkungan pemerintahan;
• Melalui materi yang disampaikan, peserta diajak memahami pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kepemimpinan sehari-hari, mulai dari pengelolaan organisasi, penyelesaian permasalahan, hingga pemberian pelayanan publik yang berkualitas. Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial ditekankan sebagai fondasi yang harus melekat pada setiap administrator negara dalam menghadapi dinamika dan tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Dengan demikian, kepemimpinan yang dibangun tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja, tetapi juga pada penguatan etika dan tanggung jawab publik;
• Kegiatan ini sejalan dengan komitmen BPSDM Hukum dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam memperkokoh ideologi Pancasila dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Melalui PKA Angkatan 76, BPSDM Hukum terus mendorong lahirnya pemimpin administrator yang mampu menjadi teladan, menjaga integritas, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Diharapkan para peserta dapat menjadi agen perubahan yang memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat.
3. Kepala BPSDM Hukum Matangkan Agenda Strategis melalui Arahan Wakil Menteri Hukum
• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) melaksanakan koordinasi dengan Wakil Menteri Hukum dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan program serta memohon arahan atas sejumlah agenda strategis yang akan dilaksanakan oleh BPSDM Hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan BPSDM Hukum berjalan selaras dengan kebijakan Kementerian Hukum, memperoleh arahan pimpinan terkait agenda-agenda yang memerlukan tindak lanjut, serta mengoptimalkan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi aparatur. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan beberapa hal yang memerlukan tindak lanjut, antara lain koordinasi dengan pihak dekan terkait pelaksanaan kegiatan, tindak lanjut undangan Wakil Menteri Hukum pada agenda tanggal 17 Juni 2026, serta perkembangan agenda kerja sama luar negeri yang masih dalam proses disposisi pimpinan. Selain itu, dilaporkan pula bahwa jadwal pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah memperoleh persetujuan untuk dilaksanakan sesuai rencana;
• Lebih lanjut, Kepala BPSDM Hukum melaporkan perkembangan penyelenggaraan Training of Trainers (ToT) Pencegahan dan Penanganan TPKS yang telah memasuki tahap pembelajaran e-learning dan diawali dengan kegiatan pembukaan. Tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan pembelajaran klasikal pada tanggal 22 Juni 2026. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan pelatihan tersebut, Kepala BPSDM Hukum memohon arahan terkait penugasan tenaga pengajar untuk materi hukum pidana, KUHP, dan KUHAP, dengan usulan penugasan kepada Bapak Albert sebagai salah satu narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman pada bidang dimaksud. Penyampaian laporan ini sekaligus menjadi sarana koordinasi untuk memastikan kesiapan sumber daya pengajar dan kelancaran pelaksanaan pelatihan yang menjadi salah satu program prioritas BPSDM Hukum;
• Selain itu, Kepala BPSDM Hukum juga menyampaikan rencana pelaksanaan In House Training yang akan dirangkaikan dengan peringatan Hari Kementerian Hukum pada bulan Agustus 2026. Kegiatan tersebut direncanakan menghadirkan narasumber yang membahas literasi keagamaan lintas budaya guna memperkuat wawasan kebangsaan dan toleransi di lingkungan Kementerian Hukum. Pada kesempatan yang sama, turut dibahas rencana penyamaan persepsi dan penyederhanaan modul pelatihan agar materi KUHP, KUHAP, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), TPKS, serta perlindungan pekerja migran dapat diintegrasikan ke dalam satu program pelatihan terpadu selama delapan hari, sekaligus menjadi sarana sosialisasi dan publikasi program pelatihan yang lebih efektif dan efisien. Melalui kegiatan ini, Wakil Menteri Hukum menerima laporan perkembangan berbagai agenda BPSDM Hukum, memperoleh gambaran mengenai kebutuhan tindak lanjut yang diperlukan, serta memberikan arahan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan BPSDM Hukum ke depan agar berjalan lebih optimal, terintegrasi, dan selaras dengan kebijakan organisasi.