Kepala BPSDM Hukum Memimpin Rapat Optimalisasi Aplikasi Penilaian Kompetensi untuk Perkuat Layanan Uji Kompetensi Aparatur
• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum terus memperkuat kualitas layanan uji kompetensi aparatur melalui optimalisasi sistem teknologi informasi pada aplikasi penilaian kompetensi. Langkah ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan efektivitas, akurasi, dan transparansi proses asesmen sehingga mampu mendukung pemetaan kompetensi aparatur secara lebih terukur. Optimalisasi aplikasi tersebut juga berfungsi sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan assessment center agar proses penilaian kompetensi dapat berjalan lebih sistematis serta selaras dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia hukum yang professional;
• Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa pelayanan uji kompetensi harus tetap terjaga kualitas dan keberlangsungannya karena memiliki peran penting dalam pemetaan serta pengembangan kompetensi aparatur. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat pembahasan optimalisasi aplikasi penilaian kompetensi di Ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris BPSDM Hukum Jusman, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini, Aparatur Ahli Utama Nuni Suryani, serta jajaran pejabat dan tim teknis yang menangani program, penyelenggaraan, dan sistem informasi untuk membahas langkah strategis penguatan sistem dan peningkatan kualitas instrumen asesmen;
• Melalui optimalisasi aplikasi penilaian kompetensi serta penguatan instrumen asesmen, BPSDM Hukum menargetkan hasil berupa peningkatan kualitas layanan uji kompetensi yang lebih efektif, akurat, dan kredibel. Selain itu, pengembangan materi asesmen yang mencakup literasi Pancasila, literasi hukum, serta materi terkait hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan diharapkan mampu menghasilkan pemetaan kompetensi aparatur yang lebih komprehensif. Hasil dari upaya ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pengembangan SDM hukum yang lebih tepat sasaran, sekaligus mendukung terwujudnya aparatur yang unggul, profesional, dan berintegritas.
Kepala BPSDM Hukum Membuka dan Memberikan Materi Pelatihan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan bagi Analis Hukum Angkatan II Tahun Anggaran 2026
• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, membuka sekaligus memberikan materi pada Pelatihan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan bagi Analis Hukum Angkatan II Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Guest House BPSDM Hukum tersebut merupakan bagian dari komitmen BPSDM Hukum dalam meningkatkan kompetensi aparatur, khususnya jabatan fungsional Analis Hukum, agar memiliki kemampuan yang mumpuni dalam proses penyusunan regulasi dan kebijakan yang berkualitas. Pelatihan ini juga menjadi sarana pembelajaran strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam mendukung pembangunan hukum nasional;
• Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa kualitas regulasi dan kebijakan sangat menentukan keberhasilan pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, aparatur yang terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan harus memiliki kompetensi yang kuat dalam legal drafting, analisis kebijakan, serta evaluasi dampak regulasi. Pelatihan ini dirancang tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga praktik, studi kasus, serta diskusi interaktif agar peserta mampu menghasilkan regulasi yang sistematis, implementatif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat;
• Melalui pelatihan ini, Kepala BPSDM Hukum berharap para Analis Hukum dapat semakin berperan sebagai mitra strategis dalam proses penyusunan kebijakan dan regulasi di lingkungan pemerintah. Selain meningkatkan kemampuan teknis, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menginternalisasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK serta memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur. Dengan kompetensi yang terus berkembang, para peserta diharapkan mampu berkontribusi dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.