Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan Kegiatan Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin, Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang dan Bitung
• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum melaksanakan pemantauan menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPSDM Hukum, meliputi Sekretariat, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, Pusat Penilaian Kompetensi, Politeknik Pengayoman Indonesia, serta Balai Pelatihan Hukum di Batam, Semarang, dan Bitung. Pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh agenda kerja, pelayanan administrasi, pelaksanaan pelatihan, serta dukungan kelembagaan berjalan sesuai target dan ketentuan yang telah ditetapkan. Di lingkungan Sekretariat, kegiatan yang dipantau meliputi pengelolaan arsip dan administrasi keuangan, persiapan revisi anggaran, koordinasi tindak lanjut LHP BPK RI, penyusunan kebijakan kelembagaan dan anti korupsi, verifikasi kinerja pegawai dan SOP, inventarisasi kebutuhan pelatihan pegawai, hingga pengendalian sarana dan prasarana. Seluruh pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel, tertib administrasi, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BPSDM Hukum secara berkesinambungan;
• Kepala BPSDM Hukum turut memantau pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berlangsung di masing-masing pusat. Di Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan dilakukan monitoring terhadap penyelesaian tugas fasilitatif dan administrasi perkantoran serta pelaksanaan Pembelajaran Mandiri Tahap I PKA Angkatan LXXVI dan Pembelajaran Jarak Jauh Tahap II PKP Angkatan CCVIII. Di Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional pemantauan difokuskan pada kegiatan rutin pusat, pelaksanaan Community of Practice bertema Pengembangan Karir Jabatan Fungsional, koordinasi rencana pelatihan fungsional, review SOP tim kerja, serta pelaksanaan Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama metode PJJ Angkatan II. Sementara itu di Pusat Penilaian Kompetensi dipantau pelaksanaan penilaian kompetensi jabatan fungsional bagi perancang peraturan perundang-undangan dan arsiparis, dan di Politeknik Pengayoman Indonesia dilakukan monitoring terhadap administrasi perkantoran dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi melalui forum CoP. Keseluruhan kegiatan tersebut menunjukkan komitmen BPSDM Hukum dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan;
• Pemantauan juga dilaksanakan terhadap satuan kerja wilayah sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan konsistensi pelaksanaan tugas di daerah. Di Balai Pelatihan Hukum Semarang dilakukan monitoring administrasi perkantoran; di Balai Pelatihan Hukum Batam dipantau pelaksanaan administrasi, penguatan dan pengarahan pegawai, serta tindak lanjut penyelesaian administrasi reviu standar layanan; sedangkan di Balai Pelatihan Hukum Bitung dipantau pelaksanaan Pelatihan Teknis Penulisan Opini, Berita, dan Press Release metode PJJ hingga kegiatan penutupannya. Melalui pemantauan ini, Kepala BPSDM Hukum memastikan seluruh unit pusat dan wilayah tetap berjalan selaras dengan target organisasi, memperkuat koordinasi internal, meningkatkan kualitas layanan kediklatan, serta mendorong terciptanya tata kelola kelembagaan yang efektif, profesional, dan responsif dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Hukum.