Kepala BPSDM Hukum Memimpin Rapat Progres Redesign Aplikasi BPSDM Hukum : Perkuat Transformasi Digital Layanan SDM Hukum
• Kepala BPSDM Hukum memimpin Rapat Progres Redesign Aplikasi BPSDM Hukum yang diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Hukum dalam pengembangan sumber daya manusia hukum berbasis digital, penguatan layanan pembelajaran, serta transformasi tata kelola kelembagaan yang modern dan terintegrasi. Kegiatan yang diikuti oleh Tim Sisinfo BPSDM Hukum ini membahas percepatan pengembangan SuperApp E-Kompetensiku sebagai platform layanan terpadu yang akan mengintegrasikan layanan pelatihan, pengembangan kompetensi, knowledge management system (KMS), penilaian kompetensi, hingga layanan administrasi perkantoran dalam satu ekosistem digital BPSDM Hukum. Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya pembangunan sistem yang tidak hanya modern secara tampilan, tetapi juga mampu menghadirkan layanan yang mudah diakses, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna di seluruh Indonesia;
• Tim Sisinfo memaparkan progres redesign aplikasi yang difokuskan pada penguatan identitas visual baru BPSDM Hukum, peningkatan pengalaman pengguna melalui pembaruan tampilan UI/UX, serta penataan struktur layanan berbasis klaster pusat agar lebih informatif dan mudah dinavigasi. Konsep SuperApp E-Kompetensiku dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan strategis, mulai dari Learning Management System (LMS) yang memuat e-learning, MOOC, Community of Practice (COP), coaching dan mentoring, hingga Knowledge Management System (KMS) yang mencakup rumah belajar, e-library, BPSDM Hukum Press, JDIH Hukum, dan Inspiration Digital Library (IDL). Selain itu, rapat juga membahas penguatan integrasi data antar aplikasi dan antarunit kerja, termasuk dengan SI-BANGKOM, Opera DJKI, serta pengembangan integrasi dengan SIMPEG dan sistem milik BPHN agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kepala BPSDM Hukum turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi pelatihan, sertifikasi, dan jadwal kegiatan melalui dashboard dan kalender kerja yang terintegrasi, serta penyempurnaan fitur COP dan COI melalui penambahan kategori profesi hukum seperti advokat, notaris, dan paralegal guna mendukung pemetaan pengguna layanan yang lebih akurat dan inklusif;
• Melalui kegiatan ini, dihasilkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung percepatan transformasi digital BPSDM Hukum, di antaranya percepatan migrasi domain aplikasi menuju *.kemenkum.go.id, implementasi Web Application Firewall (WAF), pelaksanaan Information Technology Security Assessment (ITSA), serta pengembangan layanan berbasis mobile Android dan iOS. Kepala BPSDM Hukum juga meminta penguatan kolaborasi antara Tim Sisinfo dan Humas dalam penyediaan materi publikasi, pengembangan branding aplikasi, serta inovasi layanan digital yang adaptif dan berbasis paperless melalui benchmarking ke BPSDM Provinsi Jawa Barat. Selain itu, seluruh pusat akan dikumpulkan untuk memperoleh paparan langsung terkait progres redesign aplikasi agar tercipta kesamaan pemahaman terhadap arah pengembangan layanan digital BPSDM Hukum. Hasil rapat ini diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan pengembangan kompetensi SDM hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, modern, dan terintegrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan Kegiatan Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin, serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung : Penguatan Kinerja dan Pelayanan Pengembangan SDM Hukum
• Kepala BPSDM Hukum melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan tugas fungsi di lingkungan BPSDM Hukum yang meliputi Sekretariat, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Pusbanglat Tekpim), Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional (Pusbanglat Fungsional), Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom), Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung. Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program kerja, administrasi perkantoran, pengembangan kompetensi, serta layanan kelembagaan berjalan optimal, efektif, dan selaras dengan target kinerja organisasi. Pada lingkup Sekretariat, pemantauan difokuskan pada penguatan tata kelola administrasi dan keuangan, antara lain melalui verifikasi pertanggungjawaban keuangan, penyusunan pagu indikatif tahun 2027, persiapan revisi anggaran belanja pegawai, pemenuhan data dukung SAKIP, verifikasi penilaian kinerja pegawai, hingga penyusunan rancangan kebijakan anti korupsi dan penguatan sarana prasarana BPSDM Hukum. Selain itu, Sekretariat juga melaksanakan koordinasi terkait pengadaan barang dan jasa, penyusunan urgensi usulan SOTK BPSDM Hukum, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM internal;
• Pada bidang pengembangan kompetensi, Pusbanglat Tekpim dan Pusbanglat Fungsional melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang mendukung peningkatan kapasitas aparatur hukum. Pusbanglat Tekpim melakukan monitoring administrasi perkantoran serta persiapan berbagai pelatihan strategis, seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan LXXVI, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, dan Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP dan KUHAP. Sementara itu, Pusbanglat Fungsional melaksanakan evaluasi Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Angkatan XI Tahun 2026, koordinasi reviu kurikulum pelatihan pemeriksa paten bersama Direktorat Paten, serta koordinasi penyelenggaraan pelatihan Auditor Ahli Utama bersama BPKP, Inspektorat Jenderal, dan Sekretariat BPSDM Hukum. Selain itu, dilaksanakan pula seminar aktualisasi, pelatihan fungsional metode pembelajaran jarak jauh (PJJ), serta pelatihan pemeriksa merek guna memperkuat kualitas SDM hukum yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan organisasi;
• Dalam bidang penilaian kompetensi dan pengembangan kelembagaan, Puspenkom melaksanakan penilaian kompetensi bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Arsiparis Komisi Yudisial, Pejabat Administrator, dan Pejabat Fungsional Ahli Madya sebagai bagian dari penguatan manajemen talenta ASN berbasis merit sistem. Sementara itu, Poltekpin melakukan monitoring administrasi perkantoran serta koordinasi bersama Dewan Eksekutif BAN-PT terkait akreditasi program studi guna mendukung peningkatan mutu pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Hukum. Di tingkat wilayah, Balai Pelatihan Hukum Semarang, Batam, dan Bitung turut melaksanakan monitoring administrasi perkantoran, pemantauan pelaksanaan pelatihan, serta koordinasi pengembangan standar layanan pelatihan. Melalui pemantauan ini, Kepala BPSDM Hukum menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi, penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pengembangan SDM hukum yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing.