Kepala BPSDM Hukum Memimpin Rapat Pimpinan BPSDM Hukum
- Kepala BPSDM Hukum memimpin Rapat Pimpinan BPSDM Hukum yang diselenggarakan pada Rabu, 28 Januari 2026 di Ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum. Rapat ini dihadiri oleh jajaran pimpinan BPSDM Hukum, mulai dari Sekretaris BPSDM Hukum, para Kepala Pusat, Kepala Balai Pelatihan, hingga Kepala Bagian terkait. Dalam pembukaan rapat, Kepala BPSDM Hukum mengawali pembahasan dengan menekankan pentingnya perencanaan formasi kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana di lingkungan BPSDM Hukum, serta memberikan arahan agar dilakukan penyesuaian kebutuhan jabatan strategis, pengecekan ulang formasi tenaga pendukung, dan koordinasi dengan Politeknik terkait kebutuhan dosen yang eksisting;
- Selanjutnya, rapat membahas laporan dan progres program kerja dari masing-masing unit, antara lain persiapan webinar KUHAP dan kick off program pelatihan nasional, percepatan pelaksanaan ToF KUHP dan KUHAP, rencana reakreditasi pelatihan, serta pelaksanaan pelatihan prioritas nasional seperti pelatihan analis hukum dan kegiatan lokakarya KUHP-KUHAP. Selain itu, dibahas pula manajemen talenta dan penilaian kompetensi pegawai, kesiapan sarana prasarana Politeknik, tindak lanjut temuan kinerja, serta rencana kerja sama kelembagaan dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi. Keseluruhan paparan tersebut menunjukkan konsolidasi lintas unit dalam mendukung transformasi pengembangan SDM hukum secara terarah dan berkelanjutan;
- Dalam sesi tanggapan dan arahan, Kepala BPSDM Hukum memberikan penekanan strategis terhadap kesiapan pelaksanaan webinar KUHAP, kick off program pelatihan, serta peningkatan kualitas sarana prasarana pelatihan, khususnya ruang kelas dan asrama peserta ToF. Kepala BPSDM Hukum juga menginstruksikan optimalisasi pelaksanaan pelatihan analis hukum, penguatan koordinasi dengan Biro SDM terkait uji kompetensi pegawai, penyusunan draft kerja sama antar lembaga, serta memastikan seluruh rangkaian lokakarya KUHP dan KUHAP berjalan sesuai jadwal. Rapat ditutup oleh Kepala BPSDM Hukum sebagai bentuk penguatan komitmen pimpinan dalam mengawal pelaksanaan program kerja BPSDM Hukum Tahun 2026 secara efektif dan akuntabel.
Kepala BPSDM Hukum Melaporkan Kesiapan webinar KUHAP dan Rencana Pelaksanaan Lokakarya KUHP & KUHAP Baru
- Kepala BPSDM Hukum menyampaikan laporan kepada Wakil Menteri Hukum mengenai kesiapan pelaksanaan Webinar KUHAP yang akan dirangkaikan dengan kegiatan kick off program pelatihan nasional. Dalam laporannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa seluruh aspek persiapan telah dikonsolidasikan, mulai dari materi yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum, kesiapan sarana prasarana, mekanisme partisipasi luring dan daring bagi peserta. Selain itu, telah dilakukan koordinasi lintas unit untuk memastikan kelancaran teknis pelaksanaan webinar sebagai bagian dari strategi sosialisasi implementasi KUHAP baru secara masif dan terstruktur;
- Lebih lanjut, Kepala BPSDM Hukum juga melaporkan rencana pelaksanaan Lokakarya KUHP dan KUHAP Baru yang akan diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Hukum Semarang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan ASPERHUPIKI. Lokakarya ini mengusung tema “Menyelaraskan Paradigma dan Asas dalam Pendidikan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana” dan direncanakan berlangsung pada 10–12 Februari 2026 di Fakultas Hukum UGM dengan melibatkan sekitar 190 peserta dari kalangan dosen hukum pidana, dosen hukum acara pidana, serta pegawai Kementerian Hukum. Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa pembukaan lokakarya akan dilakukan oleh Kepala BPSDM Hukum, sedangkan penutupan direncanakan diisi ceramah oleh Wakil Menteri Hukum sebagai bentuk penguatan arah kebijakan implementasi KUHP dan KUHAP baru;
- Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum turut melaporkan progres koordinasi keprotokolan Wakil Menteri Hukum, penetapan peserta, penyiapan surat pemanggilan, serta mekanisme penerbitan sertifikat bagi peserta lokakarya. Kepala BPSDM Hukum menegaskan komitmen BPSDM untuk memastikan seluruh rangkaian webinar dan lokakarya berjalan tepat waktu, berkualitas, dan berdampak luas bagi peningkatan kapasitas aparatur serta akademisi hukum. Laporan ini menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara BPSDM Hukum dengan pimpinan kementerian dalam mengawal agenda strategis transformasi hukum pidana nasional.
Kepala BPSDM Hukum Mengikuti Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Madya Unit Eselon 1 bersama Menteri Hukum
- Kepala BPSDM Hukum mengikuti Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Madya Unit Eselon I yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum. Rapat ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk menyatukan arah kebijakan, mengevaluasi capaian kinerja, serta memperkuat sinergi antar-unit Eselon I dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Kementerian Hukum. Kehadiran Kepala BPSDM Hukum dalam forum tersebut mencerminkan komitmen BPSDM dalam memastikan pengembangan sumber daya manusia hukum selaras dengan agenda besar reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan;
- Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Hukum menyampaikan arahan terkait penguatan tata kelola organisasi, percepatan pelaksanaan program strategis nasional, serta peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum. Kepala BPSDM Hukum secara aktif mengikuti pembahasan dan mencermati berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada pengembangan kompetensi aparatur, pelaksanaan pelatihan nasional, serta dukungan BPSDM terhadap implementasi regulasi baru, khususnya KUHP dan KUHAP. Forum ini juga menjadi ruang konsolidasi untuk menyamakan persepsi dan langkah tindak lanjut antar-pimpinan unit utama;
- Melalui partisipasi dalam rapat tersebut, Kepala BPSDM Hukum memperkuat koordinasi internal dan memastikan kesiapan BPSDM Hukum dalam menindaklanjuti setiap arahan pimpinan kementerian. Keterlibatan aktif ini diharapkan mampu mendorong peningkatan efektivitas program pengembangan SDM hukum, optimalisasi dukungan terhadap unit teknis, serta terwujudnya kinerja kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan hukum nasional.