1. Kepala BPSDM Hukum melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja di lingkungan BPSDM Hukum yang meliputi Sekretariat, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, Pusat Penilaian Kompetensi, Politeknik Pengayoman Indonesia, serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja di lingkungan BPSDM Hukum yang meliputi Sekretariat, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Pusbanglat Tekpim), Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional (Pusbanglat Fungsional), Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom), Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung. Kegiatan diawali dengan peninjauan terhadap asrama pendidikan BPSDM Hukum yang telah selesai dibersihkan dan dipersiapkan untuk proses renovasi. Peninjauan dilakukan guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendidikan yang akan mendukung penyelenggaraan kegiatan bagi mahasiswa Poltekpin. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum memberikan arahan agar proses renovasi dapat dilaksanakan secara terencana dan tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pembelajaran dan pelatihan. Usai melakukan peninjauan, Kepala BPSDM Hukum bersama jajaran pegawai melaksanakan jalan santai dan senam pagi bersama dalam rangka pembinaan fisik pegawai yang berlangsung di lingkungan BPSDM Hukum dan berpusat di Lapangan Tenis BPSDM Hukum. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat, meningkatkan kebugaran jasmani, serta memperkuat kebersamaan dan semangat kerja di lingkungan BPSDM Hukum;
- Selanjutnya, Kepala BPSDM Hukum melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan yang berlangsung pada unit-unit kerja. Di lingkungan Sekretariat BPSDM Hukum, pemantauan difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan pengelolaan organisasi, antara lain penginputan perpajakan melalui aplikasi Coretax, revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Tahun 2026, pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas periode B06, penyusunan bahan paparan Desk Evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN), hingga pengendalian sarana dan prasarana kantor. Pada Pusbanglat Tekpim, Kepala BPSDM Hukum memantau penyelenggaraan pembelajaran klasikal Training of Trainers (ToT) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pelaksanaan pembelajaran jarak jauh Program Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIV, Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan LXXVI dan LXXVII, serta implementasi aksi perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan CCVIII. Di Pusbanglat Fungsional, pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan rapat evaluasi pelatihan perancang peraturan perundang-undangan, pengembangan MOOC bertema Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, penyusunan administrasi program dan anggaran, serta persiapan penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Angkatan IV. Pada Puspenkom, kegiatan yang dipantau meliputi pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi pejabat manajerial dan nonmanajerial pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo dan Sulawesi Tenggara, serta koordinasi penilaian kompetensi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Selain itu, Puspenkom turut memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan ToT Pencegahan dan Penanganan TPKS;
- Sementara itu, di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), pemantauan difokuskan pada administrasi perkantoran dan partisipasi tenaga pendidik dalam Pelatihan Training of Trainers Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan 38 yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI. Pemantauan juga dilakukan terhadap satuan kerja daerah. Di Balai Pelatihan Hukum Semarang, kegiatan yang berlangsung meliputi pembelajaran bertema Digitalisasi Penegakan Hukum: Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi, monitoring evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) B06, serta penutupan Pelatihan Teknis Dasar Merek Tahun Anggaran 2026. Di Balai Pelatihan Hukum Batam, kegiatan yang dipantau mencakup monitoring administrasi perkantoran, pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Kinerja Triwulan II Tahun 2026, serta rapat internal persiapan webinar. Sedangkan di Balai Pelatihan Hukum Bitung, kegiatan yang berlangsung meliputi monitoring administrasi perkantoran dan partisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta monitoring kinerja APBN satuan kerja lingkup KPPN Bitung periode Juni Tahun 2026. Melalui rangkaian peninjauan dan pemantauan tersebut, Kepala BPSDM Hukum menegaskan komitmennya dalam memastikan kesiapan sarana pendidikan, peningkatan kualitas tata kelola organisasi, penguatan penyelenggaraan pelatihan dan penilaian kompetensi, serta pembinaan kesehatan dan kebugaran pegawai sebagai bagian dari upaya mewujudkan sumber daya manusia hukum yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.