Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIV, Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan LXXVI dan LXXVII Tahun Anggaran 2026
• Kepala BPSDM Hukum, memberikan sambutan pada kegiatan pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan 14 serta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan 76 dan 77 Tahun 2026. Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan ini merupakan bagian dari komitmen BPSDM Hukum dalam membangun sumber daya manusia aparatur yang unggul, adaptif, dan siap menghadapi perubahan zaman. Menurutnya, tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya tuntutan percepatan transformasi digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kebutuhan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, aparatur pemerintah, khususnya para pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator, harus memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat untuk mengelola perubahan, mengambil keputusan strategis, serta memastikan setiap kebijakan dan layanan hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat;
• Lebih lanjut, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa kepemimpinan adaptif menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong transformasi tata kelola dan layanan hukum digital. Pemimpin birokrasi tidak cukup hanya memahami regulasi, prosedur, dan tugas administratif, tetapi juga harus mampu membaca arah perubahan, membangun kolaborasi, serta menciptakan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi organisasi dan masyarakat. Dalam konteks sektor hukum, transformasi digital harus diarahkan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, sederhana, terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kepentingan publik. Beliau juga menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi sebagai nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin agar mampu menjadi teladan, penggerak perubahan, sekaligus penjaga kualitas tata kelola kelembagaan di lingkungan pemerintahan;
• Melalui pelaksanaan PKN Tingkat II Angkatan 14 serta PKA Angkatan 76 dan 77 Tahun 2026 ini, Kepala BPSDM Hukum berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan proses pembelajaran sebagai ruang untuk memperkuat wawasan, kompetensi manajerial, jejaring kerja, serta kemampuan menyusun gagasan perubahan yang aplikatif dan berkelanjutan. Para peserta diharapkan mampu menghasilkan proyek perubahan dan inovasi pelayanan yang tidak hanya bermanfaat bagi unit kerja masing-masing, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Beliau menegaskan bahwa keberhasilan pelatihan ini tidak hanya diukur dari selesainya proses pembelajaran, melainkan dari sejauh mana para peserta mampu menerapkan nilai-nilai kepemimpinan adaptif, kolaboratif, dan berintegritas dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam mencetak pemimpin birokrasi yang responsif terhadap perubahan, mampu memperkuat reformasi birokrasi, serta mendukung terwujudnya birokrasi modern menuju Indonesia Emas 2045.
Kepala BPSDM Hukum Membuka Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Angkatan XII Tahun 2026
• Kepala BPSDM Hukum secara resmi membuka Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Angkatan XII Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kompetensi aparatur hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa Analis Hukum memiliki peran penting dalam memberikan analisis hukum yang tepat, mendukung perumusan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan hukum, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelatihan ini menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas peserta agar mampu menjawab tantangan perkembangan hukum di era digital dan dinamika regulasi yang semakin kompleks;
• Lebih lanjut, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa peran strategis Analis Hukum saat ini tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, transformasi digital, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan kompetensi yang mencakup kemampuan analisis regulasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, penyelesaian permasalahan hukum, hingga penguatan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dan wawasan kebangsaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan;
• Pada kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti rangkaian pelatihan dengan penuh kesungguhan, disiplin, dan semangat belajar yang tinggi. Melalui pelatihan ini diharapkan lahir Analis Hukum yang kompeten, adaptif, inovatif, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kepala BPSDM Hukum berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas diri, memperluas wawasan profesional, serta mengimplementasikan kompetensi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan guna mendukung pembangunan hukum nasional yang semakin berkualitas.
Kepala BPSDM Hukum Memberikan Overview Kampus Pengayoman Pancasila pada Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Angkatan XII Tahun 2026
• Kepala BPSDM Hukum memberikan paparan Overview Kampus Pengayoman Pancasila kepada peserta Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Angkatan XII Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan kompetensi aparatur hukum. Dalam paparannya, Kepala BPSDM Hukum menjelaskan bahwa pembentukan Kampus Pengayoman Pancasila merupakan implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Penamaan Kampus Pengayoman Pancasila juga menjadi komitmen BPSDM Hukum untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila tidak hanya sebagai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai budaya kerja dan pedoman perilaku seluruh insan pengayoman;
• Lebih lanjut, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa pengembangan sumber daya manusia hukum harus dilaksanakan secara holistik melalui penguatan kompetensi teknis yang diimbangi dengan pembentukan karakter kebangsaan. Melalui Kampus Pengayoman Pancasila, BPSDM Hukum mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia ke dalam setiap program pendidikan dan pelatihan, sejalan dengan tugas BPSDM Hukum dalam melaksanakan pengembangan SDM di bidang hukum. Penguatan tersebut diwujudkan melalui berbagai program internalisasi nilai Pancasila, kampanye budaya organisasi, pembagian Zona Pancasila, serta pengembangan ekosistem pembelajaran yang mendorong peserta untuk mengimplementasikan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan;
• Pada kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum mengajak seluruh peserta untuk menjadi agen perubahan yang tidak hanya memiliki kompetensi profesional sebagai Analis Hukum, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan hukum nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi dan kebijakan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi integritas, nasionalisme, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Melalui Kampus Pengayoman Pancasila, diharapkan lahir aparatur hukum yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan mampu mendukung terwujudnya reformasi hukum yang berkeadilan serta pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat.