Kepala BPSDM Hukum Memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Program Pelatihan Penguatan Penanganan TPKS Dan Akses Bantuan Hukum Melalui Program AIPJ3
• Kepala BPSDM Hukum memimpin rapat persiapan pelaksanaan Program Pelatihan Penguatan Penanganan TPKS dan Akses Bantuan Hukum melalui Program AIPJ3 yang dilaksanakan di ruang rapat Kepala BPSDM Hukum. Rapat dihadiri oleh Kapusbanglat Tekpim beserta beberapa anggota tim sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Hukum dalam penyusunan kebijakan teknis, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas aparatur di bidang hukum. Dalam arahannya, Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya percepatan penyusunan perencanaan program agar seluruh tahapan kegiatan dapat diselesaikan pada bulan Juni dan pelaksanaan pelatihan dapat berjalan efektif hingga akhir tahun;
• Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah komponen penting pendukung pelaksanaan kegiatan, antara lain transportasi luar kota bagi tenaga pengajar, biaya penyusunan modul dan kurikulum, serta penyusunan tiga RAB kegiatan ( perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pasca pelatihan ). Selain itu, disepakati pula pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) untuk penyusunan kurikulum, pedoman, dan modul pelatihan sebagai dasar penguatan substansi program. Tim juga merancang beberapa kelas ToT dengan dua opsi skema peserta, yaitu peserta 100% berasal dari wilayah Jabodetabek atau komposisi 50% peserta Jabodetabek dan 50% peserta dari wilayah lainnya yg tergolong tinggi tingkat kasus TPKS. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis BPSDM Hukum dalam memastikan tersedianya sistem pelatihan yang terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung penanganan TPKS dan akses bantuan hukum;
• Sebagai tindak lanjut, rapat menyusun timeline pelaksanaan kegiatan beserta rencana tindak lanjut (RTL) agar seluruh tahapan program dapat berjalan sesuai target. Program dirancang secara berjenjang melalui skema ToF dan/ ToT, MOOC, hingga Bimbingan Teknis (Bimtek) yang ditargetkan selesai sampai bulan Desember 2026 dengan hasil nyata berupa terlaksananya pelatihan dan meningkatnya kompetensi peserta dalam penanganan TPKS dan akses bantuan hukum. Adapun hasil rapat yang dicapai antara lain tersusunnya rencana awal pelaksanaan program, pembagian tugas tim penyusun, skema peserta pelatihan, kebutuhan anggaran kegiatan, serta kesepakatan percepatan penyusunan kurikulum, modul, dan pedoman pelatihan sebagai dasar implementasi program ke depan.
Kepala BPSDM Hukum melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin, serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung
• Kepala BPSDM Hukum melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin, serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala BPSDM Hukum. Kegiatan pemantauan dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengendalian dan monitoring pelaksanaan program kerja, administrasi, pengelolaan keuangan, pengembangan kompetensi, serta layanan pendukung organisasi di lingkungan BPSDM Hukum. Dalam pelaksanaannya, Kepala BPSDM Hukum memonitor berbagai kegiatan strategis Sekretariat, antara lain pengelolaan arsip dan administrasi keuangan, penyusunan pagu indikatif dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027, verifikasi kinerja pegawai, penyusunan rancangan kebijakan, hingga pemenuhan data dukung reformasi birokrasi dan SAKIP;
• Selain itu, pemantauan juga dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi di seluruh BPSDM Hukum. Pada Pusbanglat Tekpim, kegiatan yang dipantau meliputi pelaksanaan overview pelatihan teknis penyusunan opini, berita dan press release, rapat koordinasi persiapan pembukaan PKN Tingkat II Tahun 2026, serta pembelajaran jarak jauh Tahap II PKP Angkatan CCVIII. Pada Pusbanglat Fungsional dilakukan pemantauan kegiatan persiapan Analis Hukum Ahli Muda dan pelaksanaan kegiatan rutin pusat pengembangan fungsional. Sementara itu, Puspenkom melaksanakan penilaian kompetensi teknis pejabat administrator dan pejabat fungsional ahli madya, rapat koordinasi penilaian kompetensi di lingkungan kantor wilayah, serta assessor meeting bagi pejabat manajerial dan nonmanajerial. Di lingkungan Poltekpin, pemantauan difokuskan pada audiensi penyusunan dan pengembangan kurikulum Program Studi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, monitoring administrasi perkantoran, dan pelaksanaan exit meeting pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025;
• Pemantauan juga mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi pada Balai Pelatihan Hukum Semarang, Batam, dan Bitung, yang meliputi monitoring pelatihan kehumasan, reviu standar pelayanan, pemantauan administrasi perkantoran, hingga pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pelatihan teknis penulisan opini, berita, dan press release. Dari hasil pemantauan tersebut, Kepala BPSDM Hukum memperoleh gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program kerja, kondisi administrasi, serta progres kegiatan pengembangan kompetensi di seluruh unit kerja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh satuan kerja terus melaksanakan tugas dan fungsi sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, kualitas layanan organisasi, serta capaian kinerja BPSDM Hukum secara menyeluruh.