Kepala BPSDM Hukum Pastikan Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Melalui Kegiatan Pemantauan Unit Kerja diLingkungan BPSDM Hukum
• Kepala BPSDM Hukum melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Pusbanglat Tekpim), Pusat Pengembangan dan Pelatihan Fungsional (Pusbanglat Fungsional), Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom), Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung. Pada Sekretariat BPSDM Hukum, pemantauan dilakukan guna memastikan seluruh program kerja, administrasi, dan layanan pendukung organisasi berjalan secara optimal. Kegiatan yang dipantau meliputi revisi POK, pengelolaan arsip dan data kepegawaian, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, penyusunan pagu indikatif tahun 2027, penyusunan LKjIP Semester I, serta berbagai upaya penguatan tata kelola organisasi melalui penyusunan kamus risiko, verifikasi SOP, pengelolaan sumber daya manusia, pembangunan Zona Integritas, Reformasi Birokrasi, dan pengendalian sarana prasarana. Kegiatan tersebut mencerminkan komitmen Sekretariat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum juga melakukan pemantauan secara langsung terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tersimpan di gudang serta meninjau ruang arsiparis untuk memastikan penataan, pengamanan, dan pengelolaan arsip serta aset negara telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
• Dalam pemantauannya terhadap Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, dan Puspenkom, Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya kesinambungan pelaksanaan program pengembangan kompetensi aparatur. Berbagai kegiatan yang dipantau antara lain persiapan akreditasi lembaga pelatihan, pelaksanaan pembelajaran mandiri dan pembelajaran jarak jauh pada program kepemimpinan, implementasi aksi perubahan peserta pelatihan, penyelenggaraan Massive Open Online Course (MOOC) bertema “Kode Etik dan Kode Perilaku ASN”, penyusunan SOP evaluasi, koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan, persiapan pelatihan jabatan fungsional, serta penguatan sistem penilaian kompetensi melalui pembahasan implementasi logo BPSDM Hukum dan pengembangan aplikasi E-Kompetensiku. Selain itu, dilakukan pula persiapan pelaksanaan asesmen kompetensi bagi pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Kementerian Hukum guna mendukung pengelolaan talenta dan pengembangan SDM yang lebih terarah;
• Selain itu, Kepala BPSDM Hukum juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan di Poltekpin serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung. Pemantauan mencakup pelaksanaan administrasi perkantoran, tindak lanjut penyusunan manajemen risiko, persiapan pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan, monitoring pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi dan pengelolaan kinerja Triwulan II Tahun 2026, serta persiapan pelaksanaan Program Evaluasi Kompetensi dan Pengembangan Pegawai (PEKPP) Mandiri. Melalui kegiatan pemantauan ini, Kepala BPSDM Hukum memastikan seluruh unit kerja di lingkungan BPSDM Hukum tetap berjalan selaras dengan target kinerja organisasi, prinsip akuntabilitas, serta mendukung peningkatan kualitas pengembangan sumber daya manusia hukum secara berkelanjutan.