Kepala BPSDM Hukum Memberikan Penguatan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Kepada Peserta Pelatihan Penyuluh Hukum Ahli Pertama Angkatan I Tahun 2026
• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum, memberikan penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada peserta Pelatihan Penyuluh Hukum Ahli Pertama Angkatan I Tahun 2026 di Guest House, Kampus Pengayoman Pancasila, Depok. Ditegaskan juga bahwa penyuluh hukum tidak hanya dituntut menguasai aspek teknis regulasi, tetapi juga harus mampu menjadi teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, peran ini menjadi sangat strategis dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045 melalui pembentukan karakter ASN yang berlandaskan ideologi bangsa; • Kepala BPSDM Hukum menjelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara, pedoman hidup, sekaligus identitas bangsa yang harus diinternalisasi secara utuh oleh setiap penyuluh hukum. Penguatan nilai-nilai tersebut selaras dengan arah pembangunan nasional dalam Asta Cita, khususnya pada penguatan ideologi Pancasila, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi hukum. Dalam konteks tugasnya, penyuluh hukum berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, sekaligus perekat persatuan, sehingga dituntut menjadi motor penggerak dan role model baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun komunikasi di lapangan; • Ia juga menekankan bahwa internalisasi Pancasila tidak boleh berhenti pada tataran konseptual, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Implementasi nilai-nilai tersebut dapat tercermin dari sikap disiplin, musyawarah, kemampuan meredam konflik, hingga merangkul perbedaan di tengah masyarakat. Penguatan ini menjadi bagian dari transformasi Kampus Pengayoman menjadi Kampus Pengayoman Pancasila, sebagai upaya mengintegrasikan nilai Pancasila dan HAM dalam seluruh program pelatihan. Melalui kegiatan ini, BPSDM Hukum berkomitmen mencetak penyuluh hukum yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu memberikan dampak nyata dalam mengawal reformasi hukum menuju Indonesia Emas 2045.
Perkuat Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas : Kepala BPSDM Hukum Dorong SDM Berkualitas di BSK Hukum
• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, memberikan penguatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum di Aula Gedung BSK Hukum. Dalam arahannya dengan topik “Reformasi Birokrasi untuk SDM Berkualitas”, ia menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar unit kerja dalam mewujudkan kebijakan hukum yang berkualitas dan berdampak; • Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa Reformasi Birokrasi tidak hanya berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola, tetapi juga pada pembangunan mindset dan culture set aparatur. Zona Integritas menjadi instrumen penting dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap ASN dituntut untuk memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi serta memberikan pelayanan hukum yang prima kepada Masyarakat; • Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah yang berlangsung di Gedung baru BSK Hukum sebagai bentuk penguatan silaturahmi dan kebersamaan antar pegawai mengingat BSK saat ini telah bergabung dilingkungan BPSDM Hukum. Momentum ini dimanfaatkan untuk mempererat koordinasi serta membangun komunikasi yang lebih harmonis dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas. Dengan suasana yang hangat dan penuh kebersamaan, kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Perkuat Pemahaman KUHP dan KUHAP : Kepala BPSDM Hukum Ikuti Kelas ToF Wakil Menteri Hukum
• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, mengikuti kegiatan kelas Training of Facilitators (ToF) implementasi KUHP dan KUHAP yang menghadirkan narasumber Wakil Menteri Hukum di Auditorium Kampus Pengayoman Pancasila. Kegiatan diawali dengan sesi interaktif, di mana Wakil Menteri Hukum memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan terkait substansi maupun implementasi KUHP dan KUHAP. Berbagai pertanyaan yang muncul kemudian dijawab secara komprehensif oleh Wakil Menteri Hukum, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual bagi para peserta pelatihan; • Kehadiran Kepala BPSDM Hukum dalam kelas tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi BPSDM Hukum dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi SDM di bidang hukum, khususnya dalam mempersiapkan aparatur yang siap menghadapi implementasi regulasi baru. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa kegiatan ToF memiliki fungsi strategis dalam mencetak tenaga pengajar yang tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mampu mentransformasikan pengetahuan secara efektif. Hal ini penting agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal dan menghasilkan pemahaman yang utuh, baik dari aspek normatif maupun implementatif; • Melalui kegiatan ini, diharapkan tercapai hasil berupa peningkatan kapasitas SDM hukum yang unggul, adaptif, dan berintegritas. Para peserta diharapkan mampu menjadi trainer yang profesional serta menjadi agen perubahan dalam menyebarluaskan pemahaman terkait KUHP dan KUHAP di berbagai instansi. Dengan demikian, BPSDM Hukum terus berperan aktif dalam mendukung reformasi hukum nasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia yang mampu memberikan dampak nyata bagi sistem hukum di Indonesia.