Kepala BPSDM Hukum Menghadiri Undangan Pembukaan Acara Lokakarya KUHP dan KUHAP Baru “Menyelaraskan Paradigma dan Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana”
• Kepala BPSDM Hukum menghadiri Undangan Pembukaan Lokakarya Nasional KUHP dan KUHAP Baru dengan tema “Menyelaraskan Paradigma dan Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana” yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) dan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI) di Auditorium Joko Sutono Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat kesiapan implementasi KUHP Nasional dan KUHAP baru melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, dan aparat penegak hukum. Acara pembukaan ditandai dengan penandatanganan kerja sama antarlembaga sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung transformasi sistem peradilan pidana nasional yang lebih modern dan berorientasi pada keadilan restorative;
• Dalam keynote speech, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak lagi berfokus pada pendekatan penghukuman semata, melainkan mengedepankan prinsip koreksi, restorasi, dan rehabilitasi. Selain itu, dijelaskan pula bahwa Undang-Undang Penyesuaian Pidana harus dipahami sebagai bagian integral dari implementasi KUHP Nasional, terutama dalam penguatan prinsip ultimum remedium yang menempatkan sanksi administrasi sebagai langkah utama sebelum penerapan pidana. Kepala BPSDM Hukum memandang bahwa perubahan paradigma tersebut memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia hukum secara berkelanjutan agar aparat penegak hukum mampu memahami dan mengimplementasikan pembaruan hukum pidana secara tepat, proporsional, dan berkeadilan;
• Kegiatan lokakarya nasional yang berlangsung selama tiga hari, 7–9 Mei 2026, ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri atas dosen hukum pidana, pengajar kriminologi, serta aparat penegak hukum dari berbagai daerah di Indonesia. Forum ini menghadirkan sejumlah pakar hukum pidana nasional untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari pembaruan asas hukum pidana, sistem pembuktian, upaya paksa, hingga pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana. Kehadiran Kepala BPSDM Hukum dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap penguatan kompetensi aparatur hukum serta penyelarasan paradigma penegakan hukum yang adaptif terhadap reformasi hukum nasional. Melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan asosiasi profesi, diharapkan implementasi KUHP dan KUHAP baru dapat berjalan secara konsisten, efektif, dan selaras dengan semangat perlindungan hak masyarakat serta pembangunan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan modern.
Kepala BPSDM Hukum Memantau Persiapan Pelatihan Dasar Ecoprint Eksklusif bagi PIMTI Perempuan Indonesia bersama DWP BPSDM Hukum
• Kepala BPSDM Hukum melaksanakan pemantauan persiapan keseluruhan kegiatan Pelatihan Dasar Ecoprint Eksklusif bagi PIMTI Perempuan Indonesia bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPSDM Hukum sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kreativitas, pemberdayaan perempuan, serta pengembangan keterampilan berbasis ramah lingkungan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan optimal, mulai dari kesiapan tempat pelatihan, perlengkapan praktik, bahan alami yang digunakan dalam proses ecoprint, hingga kesiapan panitia dan narasumber yang akan mendampingi peserta selama pelatihan berlangsung. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun suasana pembelajaran yang inspiratif, edukatif, dan produktif bagi para peserta;
• Dalam pelaksanaan pemantauan, Kepala BPSDM Hukum memberikan arahan kepada panitia agar pelatihan tidak hanya berorientasi pada aspek teknis pembuatan ecoprint, tetapi juga mampu menanamkan nilai kreativitas, inovasi, serta kepedulian terhadap lingkungan melalui pemanfaatan bahan-bahan alami. Selain itu, koordinasi dilakukan secara menyeluruh bersama DWP BPSDM Hukum guna memastikan seluruh kebutuhan peserta, alur kegiatan, dokumentasi, hingga penyambutan tamu dan PIMTI Perempuan Indonesia dapat terlaksana dengan baik dan tertib. Persiapan yang matang diharapkan mampu menciptakan pelatihan yang nyaman, interaktif, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang berkesan bagi seluruh peserta;
• Melalui kegiatan pemantauan ini, Kepala BPSDM Hukum menegaskan pentingnya sinergi antara BPSDM Hukum dan DWP dalam mendukung pengembangan kapasitas perempuan melalui kegiatan yang kreatif dan bernilai positif. Pelatihan Dasar Ecoprint diharapkan tidak hanya menjadi sarana peningkatan keterampilan, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi, kolaborasi, dan semangat berkarya di lingkungan PIMTI Perempuan Indonesia. Dengan persiapan yang terkoordinasi dan terarah, kegiatan ini diharapkan dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat nyata dalam mendorong kreativitas dan pemberdayaan perempuan yang adaptif terhadap perkembangan tren kerajinan berkelanjutan dan ramah lingkungan.