Kepala BPSDM Hukum Memberikan Ceramah “Isu Strategis Integritas Kepemimpinan” pada PKN Tingkat II Angkatan XIV Tahun 2026
• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum, memberikan Ceramah Isu Strategis bertema “Integritas Kepemimpinan” kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV Tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium BPSDM Hukum tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan fungsi kepemimpinan di lingkungan birokrasi. Dalam pemaparannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa integritas bukan sekadar kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan komitmen moral yang tercermin dalam konsistensi antara nilai, perkataan, dan tindakan seorang pemimpin;
• Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa berbagai tantangan strategis yang dihadapi birokrasi saat ini, seperti tuntutan transparansi, percepatan transformasi digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, memerlukan pemimpin yang memiliki karakter kuat dan integritas yang tinggi. Pemimpin yang berintegritas diyakini mampu membangun kepercayaan publik, menciptakan budaya kerja yang profesional dan akuntabel, serta menjadi teladan bagi seluruh jajaran organisasi. Oleh karena itu, integritas harus menjadi landasan dalam setiap proses pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, maupun pelaksanaan program kerja agar seluruh tindakan organisasi tetap berorientasi pada kepentingan Masyarakat;
• Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum juga mendorong para peserta PKN Tingkat II untuk menjadi pemimpin perubahan yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui penguatan pemahaman terhadap isu strategis integritas kepemimpinan, peserta diharapkan mampu menghadirkan inovasi, memperkuat reformasi birokrasi, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen BPSDM Hukum dalam mencetak pemimpin birokrasi yang profesional, berkarakter, adaptif, dan berintegritas guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan Kegiatan Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin, Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang Dan Bitung.
• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum, melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Pusbanglat Tekpim), Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional (Pusbanglat Fungsional), Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom), Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung. Kegiatan pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh program kerja, layanan administrasi, dan penyelenggaraan pelatihan berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pada Sekretariat, pemantauan difokuskan pada pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan anggaran, penguatan tata kelola organisasi, verifikasi kinerja pegawai, serta pemenuhan berbagai data dukung reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
• Dalam pemantauannya terhadap unit-unit teknis, Kepala BPSDM Hukum memastikan pelaksanaan berbagai program pengembangan kompetensi berjalan secara optimal. Di Pusbanglat Tekpim, kegiatan pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas terus berlangsung sesuai kurikulum yang telah ditetapkan, termasuk pelaksanaan koordinasi antara coach dan penguji dalam seminar rancangan aksi perubahan. Sementara itu, di Pusbanglat Fungsional dilakukan pemantauan terhadap penyusunan tenaga pengajar, pengembangan kurikulum, persiapan pelatihan jabatan fungsional, serta pengelolaan administrasi perencanaan dan anggaran guna mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum;
• Selain itu, pemantauan juga mencakup pelaksanaan penilaian kompetensi di Puspenkom, penguatan tata kelola risiko dan pengembangan program studi di Poltekpin, serta pelaksanaan administrasi perkantoran dan program reformasi birokrasi pada Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung. Kepala BPSDM Hukum menegaskan pentingnya sinergi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam pelaksanaan seluruh program kerja agar setiap unit dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran organisasi. Melalui kegiatan pemantauan ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum mampu menjaga kualitas kinerja, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia hukum yang profesional, kompeten, dan berintegritas.