Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan dan Pengendalian Kinerja sebagai Instrumen Penguatan Disiplin, Tata Kelola, dan Kualitas SDM Hukum
- Kepala BPSDM Hukum melaksanakan pemantauan terpadu terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja sebagai bagian dari penguatan kendali manajerial dan konsolidasi organisasi. Pemantauan mencakup Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin, serta Balai Pelatihan Hukum di Semarang, Batam, dan Bitung. Kegiatan diawali dengan apel pagi virtual yang dimanfaatkan secara strategis sebagai instrumen penegasan disiplin, penyelarasan prioritas kinerja, serta penguatan komitmen organisasi dalam mendukung agenda Kementerian Hukum;
- Pada fungsi kesekretariatan, pelaksanaan dukungan manajemen menunjukkan tingkat kematangan tata kelola yang baik, ditandai dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel, penguatan sistem akuntabilitas kinerja (finalisasi Zona Integritas, pemenuhan data dukung SAKIP 2025, serta penilaian mandiri SPIP), dan pengelolaan SDM yang terukur (penilaian kinerja, kenaikan pangkat, dan pengembangan jabatan fungsional) serta persiapan desk evaluasi dalam menghadapi kontestasi WBBM. Di sisi perencanaan, langkah proaktif dilakukan melalui konsolidasi kebutuhan anggaran prioritas berbasis PNBP serta penguatan substansi kebijakan melalui pembahasan Rancangan PP PNBP;
- Pada Pusbanglat Tekpim, pelaksanaan fungsi pengembangan kompetensi menunjukkan arah yang semakin berbasis evidence dan outcome, tercermin dari penyusunan instrumen pemetaan sikap perilaku dan potensi, evaluasi pelatihan kehumasan, serta penguatan kolaborasi lintas kementerian dalam persiapan ToT TPKS. Penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh PKP dan ujian praktik memperlihatkan kesinambungan proses pembelajaran yang adaptif dan berorientasi pada hasil;
- Pada Pusbanglat Fungsional, penguatan kompetensi jabatan fungsional dilaksanakan secara sistematis dan konsisten melalui penyelenggaraan pelatihan strategis yang didukung oleh perencanaan anggaran berbasis PNBP. Hal ini menunjukkan keberlanjutan pembangunan kapasitas substantif SDM hukum yang relevan dengan kebutuhan organisasi;
- Pada Puspenkom, fungsi penilaian kompetensi berjalan dengan tingkat objektivitas dan akuntabilitas yang terjaga melalui pelaksanaan assessor meeting dalam rangka kenaikan jenjang jabatan dan perpindahan ke jabatan fungsional, khususnya di bidang kekayaan intelektual. Proses ini diperkuat dengan evaluasi berkelanjutan guna memastikan kualitas hasil penilaian;
- Pada Poltekpin, penguatan kualitas pendidikan kedinasan diarahkan pada peningkatan kapasitas tenaga pengajar melalui program PEKERTI serta akselerasi pembelajaran berbasis digital, sebagai bagian dari transformasi pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Hukum;
- Pada Balai Pelatihan Hukum di Semarang, Batam, dan Bitung, pelaksanaan tugas menunjukkan kinerja yang efektif dengan fokus pada penguatan tata kelola, pengendalian administrasi perkantoran serta berfokus pada kesiapan dalam desk evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBBM;
- Secara keseluruhan, hasil pemantauan menegaskan bahwa kinerja unit kerja berada dalam koridor yang terkendali, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pengembangan SDM hukum. Konsolidasi tata kelola semakin menguat, pelaksanaan program berjalan efektif, dan kapasitas kelembagaan menunjukkan kesiapan yang memadai dalam mendukung transformasi birokrasi serta peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.