PIMTI Perempuan Indonesia Bersama DWP BPSDM Hukum Dorong Kreativitas melalui Pelatihan Ecoprint
• Kepala BPSDM Hukum mengikuti kegiatan “Pelatihan Dasar Ecoprint Eksklusif” yang diselenggarakan oleh PIMTI Perempuan Indonesia bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPSDM Hukum dan Asosiasi Ecoprint Indonesia sebagai bentuk kegiatan kreatif dan inspiratif bagi ibu-ibu pimpinan tinggi lembaga. Kegiatan yang mengusung tema “Saatnya Me Time Berkualitas” ini dirancang untuk menghadirkan ruang pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan seni, tetapi juga memberikan pengalaman relaksasi, healing, dan penguatan jejaring antar peserta. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kreativitas dan kemampuan peserta dalam mengolah bahan-bahan alami seperti daun dan bunga menjadi karya seni kain bermotif unik melalui teknik ecoprint. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan perempuan untuk mendorong terciptanya aktivitas produktif yang memiliki nilai estetika, nilai ekonomi, dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Kegiatan dilaksanakan di Kampus Pengayoman Pancasila BPSDM Hukum Kemenkum dengan suasana yang nyaman, hangat, dan penuh semangat kebersamaan, serta diikuti oleh peserta dari berbagai unsur pimpinan perempuan yang antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Melalui pelatihan ini, para peserta juga diajak untuk memanfaatkan waktu berkualitas melalui aktivitas yang positif, kreatif, dan bermanfaat bagi pengembangan diri maupun lingkungan sekitar;
• Dalam pelaksanaannya, kegiatan diawali dengan jalan pagi bersama dan registrasi peserta sebagai bentuk refreshing sekaligus membangun kedekatan antar peserta sebelum memasuki sesi utama pelatihan. Pada kegiatan jalan pagi tersebut, peserta juga diperkenalkan dengan keberadaan 5 Zona Pancasila di lingkungan Kampus Pengayoman Pancasila BPSDM Hukum sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai kebangsaan, karakter, dan semangat kebersamaan di lingkungan BPSDM Hukum. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan coffee morning yang menjadi ruang interaksi santai dan mempererat silaturahmi antaranggota PIMTI Perempuan dan DWP BPSDM Hukum. Kepala BPSDM Hukum mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pembukaan acara, pengenalan konsep dasar seni ecoprint, demonstrasi teknik pembuatan, hingga praktik langsung bersama para peserta. Para instruktur dari Asosiasi Ecoprint Indonesia memberikan penjelasan secara rinci mengenai pemilihan jenis daun dan bunga, teknik penataan motif pada kain, proses penggulungan dan pengukusan, hingga tahap pembukaan hasil dan finishing agar warna alami dapat melekat dengan baik pada kain. Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi selama sesi praktik berlangsung, di mana masing-masing peserta berupaya menciptakan karya dengan pola dan karakter motif yang berbeda-beda sesuai kreativitas masing-masing. Suasana pelatihan berlangsung interaktif, penuh kreativitas, dan memberikan pengalaman baru yang menyenangkan bagi seluruh peserta yang hadir;
• Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam teknik dasar ecoprint, khususnya dalam memanfaatkan bahan alami sebagai media seni yang ramah lingkungan dan bernilai guna. Selain memperoleh pengetahuan baru mengenai proses pembuatan ecoprint, para peserta juga mendapatkan pengalaman positif yang mampu memberikan efek relaksasi, meningkatkan semangat berkarya, serta memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antaranggota. Kegiatan ini berhasil menciptakan suasana yang harmonis dan inspiratif melalui konsep kelas premium eksklusif yang memadukan unsur seni, edukasi, dan networking berkualitas. Melalui pelatihan ini, Kepala BPSDM Hukum mendukung pengembangan kegiatan kreatif yang dapat menjadi sarana pemberdayaan perempuan sekaligus membuka peluang pengembangan usaha berbasis kerajinan ramah lingkungan yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendorong terciptanya lingkungan kerja yang produktif, inovatif, harmonis, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestarian lingkungan hidup, serta mampu menjadi inspirasi bagi pengembangan kreativitas perempuan Indonesia di berbagai bidang.
Kepala BPSDM Hukum Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Lingkungan BPSDM Hukum
• Kepala BPSDM Hukum melakukan pemantauan kegiatan Sekretariat, Pustekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin, serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung sebagai bentuk pengawasan, koordinasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPSDM Hukum. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan seluruh program kerja, pelayanan administrasi, serta kegiatan pengembangan kompetensi berjalan secara optimal, efektif, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam pemantauan tersebut, Kepala BPSDM Hukum turut memonitor pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar Ecoprint bersama Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia dan DWP BPSDM Hukum di Auditorium BPSDM Hukum, pelaksanaan apel pagi virtual, hingga berbagai kegiatan administrasi dan pengelolaan organisasi di lingkungan Sekretariat. Selain itu, dilakukan pula pemantauan terhadap verifikasi keuangan, penginputan pertanggungjawaban anggaran, tindak lanjut pra pagu indikatif Tahun 2027, verifikasi SOP, penilaian kinerja pegawai, penyusunan laporan disiplin pegawai, hingga pengendalian sarana dan prasarana BPSDM Hukum. Kegiatan pemantauan ini menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola organisasi berjalan tertib, akuntabel, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan BPSDM Hukum;
• Dalam pelaksanaan pemantauan, Kepala BPSDM Hukum juga memonitor berbagai kegiatan pengembangan kompetensi dan pelatihan yang dilaksanakan oleh unit-unit teknis di lingkungan BPSDM Hukum. Pada Pustekpim, pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan Pembelajaran Mandiri Pembangunan Komitmen Bersama PKP Angkatan CCVIII/208 yang bertujuan meningkatkan kualitas kepemimpinan dan penguatan komitmen peserta pelatihan. Sementara itu, pada Pusbanglat Fungsional dilakukan pemantauan terhadap koordinasi bersama stakeholder pengampu pelatihan seperti LAN, BPS, BPKP, dan BKN terkait penyesuaian tarif penyelenggaraan pada matriks Ankabut pagu indikatif Tahun Anggaran 2027, persiapan penyelenggaraan Community of Practice (CoP), bimbingan aktualisasi Pelatihan Analis Hukum Ahli Pertama blended learning, serta pelaksanaan berbagai pelatihan fungsional metode PJJ. Pada Puspenkom, pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pendampingan reakreditasi asesmen SDM Kementerian Sosial dan Assessor Meeting penilaian kompetensi bagi pejabat manajerial dan non manajerial di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat Tahun 2026. Selain itu, Poltekpin juga melaksanakan rapat pembahasan Pra Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 dan kegiatan konsinyering persiapan pekerjaan konstruksi renovasi gedung pendidikan kelas BPSDM Hukum. Seluruh kegiatan tersebut dipantau untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan mendukung penguatan kapasitas SDM hukum secara berkelanjutan;
• Pemantauan juga mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi pada Balai Pelatihan Hukum Semarang, Batam, dan Bitung yang tetap menjalankan kegiatan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan pelatihan secara aktif. Balai Pelatihan Hukum Semarang melaksanakan monitoring administrasi perkantoran dan kegiatan tugas fungsi lainnya, sementara Balai Pelatihan Hukum Batam melakukan monitoring penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan metode PJJ serta pengawasan administrasi perkantoran. Di Balai Pelatihan Hukum Bitung, pemantauan dilakukan terhadap penyelesaian administrasi perkantoran dan pelaksanaan apel pagi virtual. Hasil dari kegiatan pemantauan ini menunjukkan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan BPSDM Hukum tetap menjalankan tugas dan fungsi secara aktif, terkoordinasi, dan sesuai dengan target kerja yang telah ditetapkan. Selain memastikan kelancaran kegiatan administrasi dan pelatihan, pemantauan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, penguatan pengawasan internal, serta optimalisasi kualitas pelayanan dan pengembangan kompetensi SDM di lingkungan BPSDM Hukum.