Menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025
- Selasa, 29 Juli 2025 bertempat di Auditorium Lt. 2 BPSDM Hukum, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025.
- Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Kementerian Hukum pada Triwulan II Tahun 2025 telah mencatat berbagai pencapaian.
- Pencapaian tersebut meliputi capaian kinerja di bidang AHU, KI, Peraturan Perundang-Undangan, Pembinaan Hukum, Strategi Kebijakan, hingga pengembangan SDM. PNBP Kementerian Hukum triwulan II tahun 2025 juga mengalami peningkatan sebesar 1,04% dibanding triwulan II tahun 2024.
- Menteri Hukum mengapresiasi terhadap kinerja BPSDM Hukum dalam pelaksanaan pengembangan SDM serta progres dari pembentukan prodi baru pada Politeknik Pengayoman Indonesia (PoltekPIN).
- Dalam kegiatan ini Menteri Hukum turut meresmikan Auditorium Pengayoman Pancasila BPSDM Hukum sebagai bentuk penyesuaian terhadap nomenklatur BPSDM Hukum dan mendukung Asta Cita ke-1 dalam memperkuat ideologi Pancasila.
Memberikan Arahan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025
- Selasa, 29 Juli 2025 bertempat di Auditorium Lt. 2 BPSDM Hukum, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 mengenai peran strategis BPSDM Hukum dalam membangun kompetensi sumber daya manusia bidang hukum. Hal ini dilakukan melalui peta jalan pengembangan kompetensi yang sejalan dengan Asta Cita, khususnya dalam memperkuat ideologi Pancasila, reformasi hukum dan birokrasi.
- Dalam pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan Pasal 473 dan 474 Permenkum Nomor 1 Tahun 2024, BPSDM Hukum menjalankan berbagai fungsi strategis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengembangan SDM hukum.
- Proses penilaian dan pengembangan kompetensi dilakukan melalui mekanisme yang terstandar dan sistematis, termasuk pemetaan jabatan, analisis kesenjangan kompetensi, serta tindak lanjut hasil penilaian untuk mendukung manajemen talenta. Sepanjang Semester I Tahun 2025, sebanyak 1.224 pegawai telah mengikuti penilaian kompetensi, dan total 34.637 orang telah mengikuti pelatihan teknis, kepemimpinan, dan fungsional melalui berbagai metode, termasuk pelatihan klasikal, daring, blended learning, hingga seminar dan coaching.
- Kepala BPSDM juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah, dalam pengembangan kapasitas ASN jabatan fungsional hukum seperti perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, dan penyuluh hukum. Kebutuhan terhadap asesor SDM Aparatur dan widyaiswara juga menjadi perhatian dalam menjamin mutu pelatihan.
- Selain itu, BPSDM terus mendorong transformasi digital dalam sistem pelatihan dan pengembangan, serta memperkuat peran Politeknik Pengayoman Indonesia. Arahan ditutup dengan penekanan agar hasil pengendalian kinerja ini dijadikan dasar untuk merumuskan strategi pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi organisasi.