Kepala BPSDM Hukum Tegaskan Penguatan Tata Kelola dan Pengembangan SDM Hukum Melalui Pemantauan Terpadu di Seluruh Unit Kerja
• Kepala BPSDM Hukum menegaskan komitmennya dalam memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan secara optimal, melalui pemantauan langsung terhadap kegiatan di lingkungan Sekretariat, Pustekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin, serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung. Kegiatan diawali dengan apel pagi bersama jajaran BPSDM Hukum dan BSK Hukum yang mana kegiatan ini sebagai simbol penguatan disiplin, integritas, dan semangat kolektif aparatur, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan menyeluruh terhadap pengelolaan administrasi, keuangan, dan perencanaan, termasuk pengelolaan arsip, verifikasi keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah. Kepala BPSDM Hukum menekankan bahwa ketelitian dan akuntabilitas dalam aspek administratif merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kredibel;
• Lebih lanjut, Kepala BPSDM Hukum memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program pengembangan kompetensi di unit teknis. Berbagai kegiatan strategis seperti workshop fasilitator kepemimpinan, pembelajaran jarak jauh, penyusunan modul pelatihan, hingga pelaksanaan pelatihan fungsional dan teknis dipastikan berjalan sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Pada saat yang sama, pelaksanaan penilaian kompetensi, verifikasi berkas uji kompetensi, serta monitoring administrasi di Poltekpin dan Balai Pelatihan Hukum di daerah turut menjadi fokus pengawasan. Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa sinergi antarunit, baik di pusat maupun daerah, merupakan kunci dalam menciptakan sistem pengembangan sumber daya manusia hukum yang adaptif, profesional, dan berdaya saing;
• Pelaksanaan pemantauan ini memiliki tujuan strategis sebagai instrumen pengendalian, evaluasi, dan peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Fungsi pengawasan yang dilakukan tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong percepatan reformasi birokrasi melalui penguatan zona integritas menuju WBK/WBBM. Dari hasil pemantauan tersebut, Kepala BPSDM Hukum mencatat adanya peningkatan signifikan dalam ketertiban administrasi, efektivitas pelaksanaan pelatihan, serta kesiapan unit kerja dalam menghadapi evaluasi kinerja dan tuntutan akuntabilitas publik. Dengan demikian, seluruh jajaran diharapkan terus menjaga konsistensi kinerja dan bertransformasi secara berkelanjutan guna mewujudkan SDM hukum yang unggul dan berintegritas tinggi.