Audiensi Pengembangan Kompetensi bagi JFT Perancang PP, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum di lingkungan Pemprov Bali
B. Gambaran Kegiatan
- Jumat 18 Juli 2025, bertempat di rumah dinas jabatan Gubernur Provinsi Bali, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani Kepala BPSDM Hukum melaksanakan audiensi strategis dengan Gubernur Bali, Wayan Koster dalam rangka memetakan dan memperkuat pengembangan kompetensi ASN bidang hukum di Provinsi Bali.
- Dalam pertemuan ini, Kepala BPSDM Hukum menegaskan komitmen mendukung peningkatan kapasitas ASN hukum agar selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024.
- Gubernur Bali menyambut baik inisiatif ini dan menekankan peran strategis ASN hukum dalam penyusunan regulasi serta perlindungan produk lokal seperti garam Bali.
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana, turut menyampaikan kendala yang dihadapi pemerintah daerah, yaitu masih terbatasnya jumlah pejabat fungsional analis hukum yang sebagian besar berasal dari hasil penyetaraan jabatan, sehingga saat ini sebagian besar masih berada pada jenjang pertama. Proses kenaikan jenjang juga terhambat oleh keterbatasan anggaran dan dampak pandemi yang mempengaruhi pelaksanaan pelatihan dan pemenuhan persyaratan kompetensi.
- Menanggapi hal ini, audiensi juga membahas solusi strategis seperti penggunaan pelatihan hukum berbasis Massive Open Online Courses (MOOC) yang fleksibel dan efisien. Selain itu, BPSDM Hukum juga menawarkan kerja sama dalam pelatihan paralegal desa sebagai bagian dari upaya mendorong terbentuknya desa sadar hukum di Bali.
- Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi hukum berbasis keahlian, Kepala BPSDM turut memperkenalkan empat jurusan baru di Politeknik Pengayoman Indonesia yang tengah dalam proses pengembangan.
- Audiensi ini dihadiri oleh Sekretaris BPSDM Hukum Jusman, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida, Kepala Kantor Wilayah Eem Nurjanah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Bali I Wayan Redana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardiansyah, serta Kepala Badiklat Jateng Rinto Gunawan.