Langkah Strategis Buka Prodi Baru POLTEKPIN, Kepala BPSDM Hukum Laporkan Rencana Matang Poltekpin ke Wakil Menteri dan Sekjen
-
Kepala BPSDM Hukum, bersama jajaran, melaporkan perkembangan pembukaan program studi baru Poltekpin kepada Wakil Menteri Hukum dan Sekjen Kemenkum;
-
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPSDM Hukum menegaskan komitmennya terhadap pembukaan prodi baru di Poltekpin melalui rencana yang terstruktur dan memiliki timeline yang terukur, dengan target realisasi pada tahun 2025;
-
Seluruh tahapan telah dirancang sesuai regulasi pembentukan prodi dari Kemendikbudristek dan BAN-PT, dimulai dari migrasi data, pengajuan akun SIAGA, hingga proses akreditasi;
-
Proses pembukaan prodi akan dilanjutkan dengan FGD bersama Ditjen Dikti dan evaluator, dilanjutkan dengan pengunggahan dokumen pendukung, validasi dan evaluasi oleh BAN-PT, serta visitasi lapangan;
-
Sekjen Kemenkum, menyampaikan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Kemendikbudristek untuk menyusun checklist persyaratan, dan akan dilanjutkan dengan koordinasi lanjutan bersama BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna menyelaraskan seluruh aspek teknis dan administratif;
-
Wakil Menteri Hukum, menyambut positif inisiatif ini dan meminta agar seluruh tahapan yang masih berjalan dapat segera dituntaskan demi tercapainya target waktu yang telah ditetapkan.
BPSDM Hukum Bahas Kerja Sama Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Bersama Ditjen PP
-
Kepala BPSDM Hukum beserta jajaran bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kemenkum melalui Zoom Meeting membahas terkait kerja sama penyelenggaraan pelatihan bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
-
BPSDM Hukum menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif peningkatan kapasitas jabatan fungsional perancang. Hal ini menjadi bagian dari komitmen BPSDM dalam penguatan sumber daya manusia di bidang hukum;
-
Dalam diskusi, menyoroti urgensi penyusunan pelatihan yang disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional. Desain pelatihan yang tepat dinilai penting untuk memastikan kompetensi teknis dan substantif para peserta. Serta menegaskan pentingnya menjaga mutu penyelenggaraan pelatihan, termasuk kemungkinan pelaksanaan oleh lembaga lain yang telah diverifikasi, guna menjaga standar dan integritas materi ajar;
-
Dalam pertemuan tersebut, BPSDM Hukum mendorong sinergi yang erat antara BPSDM Hukum dan Ditjen PP, agar pelatihan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mampu menjawab tantangan substansi hukum yang berkembang;
-
Melalui sinergi ini, BPSDM Hukum dan Ditjen PP berkomitmen untuk mendorong lahirnya perancang peraturan yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap dinamika hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.