Menutup Pelatihan ToF KUHP Angkatan IV Tahun 2025
- Rabu 16 Juli 2025, bertempat di Guest House BPSDM Hukum, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani secara resmi menutup kegiatan Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP Angkatan IV Tahun Anggaran 2025. Dalam sambutannya, Kepala BPSDM menekankan bahwa pelatihan ini bukan sekadar kegiatan teknis, tetapi merupakan upaya strategis memperkuat kapasitas para peserta sebagai agen perubahan dalam mengimplementasikan KUHP baru yang berkeadilan, humanis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Beliau menyampaikan apresiasi kepada tim perumus KUHP baru yang telah menyampaikan 16 modul materi secara intensif, serta kepada LAN dan BPIP atas kontribusinya dalam pembekalan teknik dasar fasilitasi dan pembinaan ideologi Pancasila. Kepada para peserta, beliau memberikan apresiasi atas antusiasme mengikuti pelatihan sejak metode e-learning hingga klasikal, serta menegaskan bahwa pelatihan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana aksi yang telah disusun, dengan target pelaksanaan maksimal dalam waktu 3 (tiga) bulan ke depan. Sebagai tolok ukur, Kepala BPSDM memaparkan capaian output rencana aksi alumni ToF sebelumnya, yakni Angkatan I dengan audiensi sebanyak 3.641 orang, Angkatan II sebanyak 2.890 orang, dan Angkatan III yang sedang berjalan dengan capaian sementara sebanyak 230 orang, serta berharap Angkatan IV dapat menghasilkan capaian output yang lebih besar. Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada tim kerja penyelenggara dan mendorong peningkatan kualitas pada 7 (tujuh) angkatan pelatihan selanjutnya, serta secara resmi menutup pelatihan dengan harapan seluruh peserta dapat menjalankan peran sebagai fasilitator KUHP dengan penuh integritas, kompetensi, dan semangat kebangsaan.
Mengikuti Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI tentang Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2024 Kementerian Hukum
- Rabu 16 Juli 2025, bertempat di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI Lantai 3, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani didampingi oleh Sekretaris BPSDM Hukum Jusman menghadiri Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hukum yang diwakili oleh Wakil Menteri Prof. Edward Omar Syarief Hiariej di Gedung Nusantara II. Dalam rapat tersebut disampaikan berbagai capaian positif Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024, termasuk keberhasilan mempertahankan Opini WTP dari BPK RI untuk ke-16 kalinya sejak 2009 serta dukungan aktif terhadap program Prioritas Nasional seperti pelatihan SDM hukum, reformasi peradilan, keadilan restoratif, bantuan hukum, dan implementasi UU KUHP baru lintas unit eselon I. Secara khusus, BPSDM Hukum mencatat realisasi anggaran tinggi sebesar 97,93 persen dari total pagu Rp322,2 miliar, menjadikannya salah satu unit eselon I dengan penyerapan terbaik. Selain itu, kontribusi BPSDM terhadap penerimaan negara juga signifikan, dengan capaian PNBP sebesar Rp2,3 miliar atau 232,02 persen dari target Rp996,3 juta. Kinerja ini mendapat apresiasi dari Wakil Anggota Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, yang menilai BPSDM Hukum sebagai contoh satuan kerja efektif dan berdampak langsung, serta menjadi bukti bahwa pengembangan SDM adalah fondasi masa depan sistem hukum nasional. Di tengah transformasi kelembagaan pasca-pemisahan dari eks-Kemenkumham, BPSDM Hukum tetap menunjukkan stabilitas dan akuntabilitas birokrasi yang membanggakan.