Membuka Penilaian Kompetensi Jabatan Administrasi/Fungsional di lingkungan Kanwil Sulawesi Tengah
- Selasa, 8 Juli 2025, bertempat di Ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani secara resmi membuka kegiatan Penilaian Kompetensi (Penkom) Jabatan Administrasi/Fungsional di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang merupakan pelaksanaan ke-11 sekaligus terakhir pada tahun ini. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris BPSDM Hukum Jusman, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini, Kepala Pusat Pengembangan Teknis Kepemimpinan Mutia Farida, Kepala Pusat Fungsional Tejo Harwanto, Kepala Biro SDM Fajar S. Taman, serta Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah Rakhmat Renaldy beserta jajaran. Dalam sambutannya, Kepala BPSDM menyampaikan bahwa meskipun sebagian pelaksanaan dilakukan secara daring di kantor wilayah lain, hal tersebut tidak mengurangi esensi penilaian yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kompetensi ASN sesuai dengan jabatan yang diemban. Para peserta diimbau untuk tidak khawatir terhadap proses ini karena bukan tentang benar atau salah, melainkan bagaimana kompetensi dapat diukur secara optimal. Hasil uji kompetensi menjadi dasar pemenuhan kriteria ASN dan mendukung manajemen talenta, di mana rekomendasi dari asesor akan memberikan arahan pelatihan yang tepat sesuai bidang yang perlu ditingkatkan. Kepala BPSDM berharap seluruh peserta dapat meraih hasil optimal, tetap semangat, dan fokus meningkatkan kinerja, sejalan dengan amanat Undang-Undang ASN dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas Tahun 2045.
Mengisi Materi Kampus Pengayoman Pancasila pada ToF Implementasi KUHP Angkatan IV
- Selasa, 8 Juli 2025 bertempat di Ruang Kelas BPSDM Hukum, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menjadi narasumber dalam kegiatan Training of Facilitator (ToF) Implementasi KHUP Angkatan IV dengan membawakan materi bertema “Kampus Pengayoman Pancasila”. Dalam paparannya, disampaikan bahwa pembentukan Kampus Pengayoman Pancasila bertujuan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM di lingkungan Kementerian Hukum, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.PR.01.04 Tahun 2025. Hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan tujuh fungsi BPSDM Hukum khususnya dalam pengembangan SDM bidang hukum. Penguatan nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui internalisasi dalam setiap program pendidikan dan pelatihan, didukung kerja sama dengan BPIP dan unit-unit terkait. Kampus Pengayoman Pancasila diharapkan menjadi pusat pendidikan karakter yang mendukung misi Asta Cita Presiden, serta berkontribusi dalam membentuk ASN yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan dalam mendukung Indonesia Emas 2045.