Kepala BPSDM Hukum Membuka Kegiatan Obrolan Penilaian Kompetensi Edisi Terkini (OPLET) series 2.0 Tahun Anggaran 2025
• Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani mebuka kegiatan Obrolan Penilaian Kompetensi Edisi Terkini (OPLET Series 2.0) di Auditorium BPSDM Hukum. Dalam kegiatan tersebut hadir Sekretaris Utama BKN dan Para Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum;
• Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menyatakan bahwa pemerintah, sejalan dengan Asta Cita ke-4 dan visi Indonesia Emas 2045, berkomitmen memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Kepala BPSDM Hukum juga mengingatkan bahwa sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Permenkumham No. 1 Tahun 2024, manajemen ASN harus berbasis sistem merit, yaitu penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja;
• Sebagai capaian penting, BPSDM Hukum telah meraih Akreditasi “A” dari BKN sebagai Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi/Assessment Center dengan nilai 98,70 (kategori istimewa). Pengakuan ini mencerminkan profesionalisme dan kualitas tinggi BPSDM Hukum dalam mendukung reformasi birokrasi dan manajemen talenta ASN.
Kepala BPSDM Hukum Melantik 15 Orang Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
• Pelantikan Pejabat Fungsional di lingkungan BPSDM Hukum yang dilaksanakan di Guest House BPSDM Hukum merupakan momentum penting dalam penguatan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum. Berdasarkan berbagai keputusan Menteri Hukum yang menjadi dasar kenaikan jenjang dan pengangkatan jabatan, kegiatan ini menegaskan komitmen organisasi untuk menghadirkan aparatur yang kompeten, profesional, dan sesuai kebutuhan organisasi. Para pejabat yang dilantik berasal dari berbagai rumpun jabatan, termasuk Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur, Pranata Komputer, serta Psikolog Klinis;
• Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menekankan bahwa jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kelembagaan, terutama melalui kontribusi kinerja yang terukur dan hasil yang berdampak nyata. Sejalan dengan kebijakan pengelolaan kinerja terbaru, angka kredit dan pengembangan kompetensi tidak hanya bergantung pada aktivitas harian, tetapi juga capaian output serta ekspektasi pimpinan. Para pejabat fungsional didorong untuk adaptif, inovatif, serta mampu memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk transformasi digital dan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
• Pelantikan ini juga menjadi pengingat bahwa setiap amanah yang diberikan merupakan hasil pertimbangan matang kebutuhan organisasi, sehingga menuntut komitmen kuat, integritas, serta dedikasi penuh dari para pejabat yang dilantik. Sebagai bagian dari Kampus Pengayoman Pancasila, BPSDM Hukum menekankan pentingnya karakter ASN yang berintegritas, berjiwa pengabdian, dan berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan. Melalui momentum ini, diharapkan para pejabat fungsional dapat memperkuat perannya dalam mendukung organisasi yang lebih profesional, akuntabel, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.