Menghadiri Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2024.
- Jumat, 3 Oktober 2025 Kepala BPSDM Hukum bertempat Graha Pengayoman, Gusti Ayu Putu Suwardani menghadiri secara langsung kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2024.
- Dalam acara tersebut, Kemenkumham berhasil kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian ini menjadi prestasi ke-16 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, sekaligus menjadi capaian terakhir sebelum Kemenkumham bertransformasi menjadi tiga kementerian baru, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menyampaikan bahwa opini WTP ini merupakan penutup yang baik atas perjalanan tata kelola keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kemenkumham. Beliau menekankan bahwa pemeriksaan BPK memiliki peran penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, pemeriksaan laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga menjadi instrumen demokratis yang mendorong perbaikan berkelanjutan birokrasi dan tata kelola publik.
- Lebih lanjut, Supratman menyoroti tugas penting pasca pemisahan kementerian, khususnya proses likuidasi eks satuan kerja Kemenkumham. Dari 1.167 satker, hingga 2 Oktober 2025 tercatat 1.020 satker telah selesai dilikuidasi, sementara 147 satker masih dalam proses penyelesaian.
- Oleh karena itu, beliau mengajak ketiga kementerian baru untuk memperkuat sinergi serta memastikan penyelesaian likuidasi sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, Supratman menegaskan perlunya tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi BPK agar tidak muncul temuan berulang di masa mendatang.
- Pada kesempatan tersebut, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, memberikan apresiasi kepada Kemenkumham atas pencapaian WTP ke-16 secara berturut-turut, sekaligus menjadi rekor tertinggi di Indonesia. Nyoman juga menyampaikan bahwa Kemenkumham telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar 91,39%, sedangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencapai 92,16%. Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tahun anggaran 2024 masih dihitung sebagai satu kementerian, sementara pada tahun anggaran 2025 ketiga kementerian yang baru terbentuk akan mulai menyusun laporan keuangannya masing-masing.
- Acara penyerahan LHP ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigrasi serta Pemasyarakatan (Kumham-IMIPAS) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., serta Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, S.H., M.Si.. Selain para menteri, kegiatan ini turut diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi madya, para sekretaris unit utama, serta pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi serta Pemasyarakatan.