Membuka Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Angkatan I Tahun Anggaran 2025
- Selasa, 1 Juli 2025 bertempat di Guest House BPSDM Hukum, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwadani secara resmi membuka Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Angkatan I Tahun 2025. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya penguatan kompetensi dan profesionalisme ASN dalam menghadapi tantangan era disrupsi, di mana analis hukum dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi hukum yang adil dan adaptif. Beliau juga menekankan bahwa pelatihan ini merupakan awal dari perjalanan profesional yang harus dijalani dengan integritas dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pelatihan ini diikuti oleh 24 peserta dari berbagai instansi pusat dan daerah, diselenggarakan secara blended learning selama dua bulan, dengan total 156 jam pelajaran yang difasilitasi oleh 19 pengajar dari BPSDM Hukum dan lembaga terkait. Diharapkan, pelatihan ini melahirkan analis hukum muda yang kritis, adaptif, dan siap berperan aktif dalam memperkuat sistem hukum nasional yang responsif dan berkeadilan.
Menjadi Narasumber pada Wawancara Cetak Biru Pendidikan HAM dengan Kementerian HAM
- Selasa, 1 Juli 2025 bertempat di bertempat di Saung BPSDM Hukum, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menjadi narasumber dalam kegiatan penyusunan Cetak Biru Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) yang digagas oleh Direktorat Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara, Kementerian HAM RI sebagai bentuk pengakuan atas BPSDM Hukum yang dijadikan percontohan dalam pengarusutamaan HAM di lingkungan pendidikan ASN. Kepala BPSDM Hukum didampingi oleh Sekretaris BPSDM Hukum Jusman, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida, serta Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional Tejo Harwanto. Adapun wawancara dilakukan oleh Direktur Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara, Novie Soegiharto bersama konsultan penyusunan cetak biru, Zainal Abidin. Dalam forum tersebut, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa seluruh pelatihan ASN harus selaras dengan semangat Asta Cita Presiden serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Kerja, dengan menanamkan nilai-nilai HAM agar tidak hanya menjadi teori, tetapi juga menjadi budaya kerja. Berdasarkan pengalamannya sebagai mantan Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM serta kiprahnya dalam reformasi peradilan anak sejak 2009 melalui implementasi UU SPPA yang berhasil menurunkan jumlah anak di LPKA secara signifikan, beliau menekankan pentingnya desain kurikulum HAM yang berbasis modul, metode pelatihan bertingkat, dan berstandar nasional maupun internasional. Pendidikan HAM diusulkan menjadi kompetensi dasar ASN dengan indikator keberhasilan yang terukur serta pemberian insentif, seperti kenaikan jabatan bagi yang memenuhi kriteria. Ia juga menekankan pentingnya pelatihan yang adaptif terhadap kelompok usia dan sosial, serta menyampaikan bahwa keberhasilan penguatan HAM membutuhkan sinergi lintas sektor dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Di akhir penyampaiannya, beliau menegaskan bahwa Pancasila dan HAM merupakan satu kesatuan nilai yang menjadi fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan beradab.