Informasi untuk PNS di lingkungan Kementerian Hukum, bahwa Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) Kementerian Hukum telah membentuk 4 (empat) program studi hukum terapan. Program studi terapan sebagaimana dimaksud yaitu ; program studi administrasi hukum umum, program studi perancangan peraturan perundang-undangan, program studi pembangunan hukum, dan program studi hukum kekayaan intelektual. Sehubungan hal tersebut Kementerian Hukum membuka kesempatan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi pengangkatan pertama dosen melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain di lingkungan Kementerian Hukum tahun 2026 dalam rangka pemenuhan kebutuhan dosen pada program studi perancangan peraturan perundang-undangan dan hukum kekayaan intelektual.
Adapun persayaratan mengikuti seleksi pengangkatan pertama dosen melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain di lingkungan kementerian hukum,yaitu ;
- 1) berstatus pegawai negeri sipil;
- 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) berijazah paling rendah magister hukum untuk jabatan asisten ahli atau berijazah doktor hukum untuk jabatan lektor (dengan ketentuan pendidikan strata satu berasal dari program sarjana hukum);
- 5) nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- 7) tidak sedang menjalankan tugas belajar;
- 8) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- 9) memiliki pangkat paling rendah penata muda tk.i (iii/b) untuk jabatan asisten ahli dan pangkat paling rendah penata (iii/c) untuk jabatan lektor.
Kemudian untuk dokumen yang dipersyaratkan yaitu ;
- Salinan keputusan pengangkatan pns;
- Salinan keputusan jabatan terakhir;
- Salinan keputusan pangkat terakhir;
- Salinan ijazah pendidikan terakhir yang gelarnya telah tercantum dalam keputusan kepangkatan terakhir, dalam hal belum tercantum wajib ditambahkan lampiran surat persetujuan pencantuman gelar dari badan kepegawaian negara;
- Salinan dokumen penilaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025;
- Usulan dari unit utama atau kantor wilayah (ditandatangani paling rendah oleh pimti pratama yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia);
- Surat keterangan dari pimpinan unit kerja (ditandatangani paling rendah oleh pimti pratama yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia) yang menyatakan bahwa pns yang bersangkutan:
- - tidak sedang menjalani/dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin sedang atau berat
- - tidak sedang menjalani tugas belajar, dan
- - tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- Surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah yang menyatakan bahwa pns yang bersangkutan sehat secara jasmani dan rohani;
- Surat pernyataan bersedia ditempatkan dalam jabatan fungsional dosen dengan jenjang yang telah ditentukan.
Tahapan mengikuti seleksi pengangkatan pertama dosen melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain di lingkungan Kementerian Hukum, yaitu ;
- Unit utama atau kantor wilayah mengusulkan pegawai di lingkungannya yang berminat dan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pengangkatan pertama melalui mekanisme alih tugas pns non dosen menjadi pns dosen secara kolektif dan dikirimkan melalui aplikasi sisumaker Kementerian Hukum paling lambat kami terima tanggal 21 januari 2026.
- Pegawai yang diusulkan agar memutakhirkan data diri dan menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan pada menu sistem informasi administrasi pegawai (siap) dan dossier pada laman simpeg.kemenkum.go.id;
- Pegawai wajib melampirkan dokumen lengkap sesuai dengan persyaratan.
Kemudian untuk pendaftaran seleksi administrasi pengangkatan pertama dosen melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain di lingkungan Kementerian Hukum dimulai pada tanggal 7 januari 2026 sampai dengan tanggal 21 januari 2026. Sedangkan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi, pelaksanaan uji komptensi, dan pengumuman kelulusan, akan dimumumkan selanjutnya. Untuk itu peserta yang mengikuti seleksi pengangkatan pertama dosen melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain di lingkungan Kementerian Hukum, harus mengikuti perkembangan informasi pelaksanaan seleksi pengangkatan pertama dosen melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain di lingkungan Kementerian Hukum.
Semoga bermanfaat.
Penyuluh Hukum,
Alih Usman (Bang Ali)