JAKARTA, 23 Januari 2026 — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI resmi memulai proses audit atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Tahapan awal ini ditandai dengan pelaksanaan Soft Entry Meeting yang digelar di Ruang Soepomo Lantai 7, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Pertemuan ini menjadi krusial mengingat adanya dinamika organisasi pasca-pembentukan Kabinet Merah Putih yang memecah satu kementerian menjadi tiga entitas baru. Meski proses pemeriksaan dilakukan secara terpisah sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing, kegiatan awal ini diselenggarakan bersama sebagai wujud sinergi dan koordinasi antarlembaga.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, menekankan pentingnya transparansi dalam proses ini. Ia meminta seluruh jajaran untuk kooperatif dan responsif dalam memenuhi dokumen yang diminta oleh tim pemeriksa demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Kehadiran Tim Pemeriksa BPK RI merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka memastikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Nico Afinta dalam sambutannya.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) I BPK RI, Sarjono, mengingatkan bahwa tujuan utama pemeriksaan adalah untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan hukum, dan efektivitas pengendalian intern.
"Pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan, supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti serta ditindaklanjuti," tegas Sarjono merujuk pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Dalam rapat yang turut dihadiri oleh Sekretaris BPSDM Hukum Jusman ini, perwakilan dari kementerian hasil pemekaran lainnya juga menyatakan komitmen serupa. Sekretaris Jenderal Kementerian HAM, Novita Ilmaris, menyatakan bahwa kementeriannya siap bersikap terbuka selama proses audit berlangsung.
"Kementerian Hak Asasi Manusia berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan dengan memastikan kesiapan data dan dokumen pendukung, meningkatkan kualitas rekonsiliasi, serta memperkuat koordinasi internal," kata Novita. Ia menambahkan bahwa tata kelola yang akuntabel merupakan fondasi agar program pemajuan HAM dapat dipercaya oleh publik.
Sementara itu, dari pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Sekretaris Jenderal yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Ibnu Ismoyo, menyampaikan bahwa saat ini kementeriannya tengah melakukan konsolidasi laporan keuangan pada tingkat satuan kerja.
"Kami berharap dalam proses pelaksanaan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 2025 ini dapat meraih hasil terbaik seperti yang diharapkan," tutur Ibnu Ismoyo saat membacakan sambutan. Ia juga menekankan bahwa pengelolaan anggaran harus selaras dengan visi besar negara, termasuk percepatan layanan keimigrasian untuk investasi dan revitalisasi pemasyarakatan berbasis smart correctional.
Audit ini dijadwalkan akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, dengan sasaran fokus meliputi sistem informasi keuangan, pengelolaan aset tetap, serta efektivitas belanja barang dan modal di tengah transisi organisasi.