JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum RI bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggelar Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (17/06/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi nasional guna meningkatkan kualitas kebijakan publik yang terintegrasi dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, serta dihadiri jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Hukum dan perwakilan dari 48 Kementerian/Lembaga pengampu tugas dan fungsi kebijakan. Turut hadir Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, bersama Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Eva Gantini, dan Direktur Poltekpin, Kusmiyanti, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekosistem kebijakan publik yang kolaboratif serta pengembangan kapasitas SDM aparatur.
Dalam sambutannya, Menkum menegaskan bahwa kualitas kebijakan menjadi faktor penting dalam menghadapi era disrupsi teknologi, kecerdasan artifisial, dan dinamika global. Kementerian Hukum berkomitmen mendukung visi pembangunan nasional melalui kebijakan dan regulasi yang adaptif, inovatif, dan berdampak nyata.
Sebagai pedoman bersama, disampaikan lima arah strategis yaitu membangun kebijakan berbasis bukti, memperkuat sinergi hukum dan administrasi negara, mendorong inovasi pelayanan publik, menguatkan komunitas dan ekosistem kolaborasi nasional, serta menyiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, menyampaikan bahwa FKK 2026 merupakan kelanjutan forum yang telah dimulai sejak tahun 2025 dan diharapkan menjadi ruang lahirnya solusi kebijakan lintas sektor yang lebih cepat, tepat, dan berdampak bagi pembangunan nasional.
Rangkaian kegiatan FKK 2026 juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Hukum melalui BSK Hukum dengan Universitas Jember (UNEJ), Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan Universitas Brawijaya (UB), sebagai upaya memperkuat integrasi dunia akademik dalam ekosistem kebijakan nasional.
Melalui momentum FKK 2026, pemerintah optimis dapat membangun tata kelola kebijakan publik yang lebih antisipatif serta memperkuat peran analis kebijakan sebagai penasihat strategis menuju Indonesia Emas 2045.
