Depok – Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum menerima kunjungan koordinasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Senin (25/8/2025). Pertemuan ini membahas persiapan pelaksanaan uji kompetensi (Ukom) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan BNN.
Kepala Puspenkom BPSDM Hukum, Eva Gantini, menjelaskan bahwa uji kompetensi merupakan instrumen penting dalam penerapan sistem merit, sebagaimana diamanatkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Manajemen ASN. “Ukom tidak hanya mengukur kompetensi teknis, tetapi juga aspek manajerial, sosial kultural, serta potensi individu. Dengan begitu, pejabat yang terpilih benar-benar siap menghadapi dinamika organisasi,” ujarnya.
Eva menambahkan, Puspenkom saat ini memiliki 59 sumber daya manusia yang kompeten dan telah memperoleh akreditasi Kategori A dari BKN, sehingga berwenang menyelenggarakan penilaian hingga level JPT Pratama. Sejak 2022 hingga Agustus 2025, Puspenkom telah melakukan penilaian terhadap lebih dari 1.200 peserta menggunakan beragam metode, mulai dari assessment center, tes potensi, hingga situation judgement test.
Hadir mewakili kegiatan ini dari BNN Artisita Rochmi, Asesor SDMA Ahli Muda, Risna Risna Hotmauli Tambun Saribu dan Evita Felecia Audrey Manik Asesor SDMA Ahli Pertama.
Dalam kesempatan itu, ia juga Shanti Suzana Asessor Aparatur SDM Ahli Madya memaparkan dukungan teknologi yang dimiliki, antara lain aplikasi E-Potensiku, E-Ukomnis (CBT), E-Registrasi, hingga Competency Management System (CMS) yang tengah dikembangkan sebagai super app untuk manajemen uji kompetensi.
Kerja sama dengan BNN, kata Eva, bukan kali pertama dilakukan. Pada 2023, sebanyak 58 pegawai BNN telah mengikuti uji kompetensi di Puspenkom, disusul 30 pegawai pada 2024. “Melalui koordinasi ini, kami ingin memastikan pelaksanaan Ukom JPT Pratama berjalan transparan, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan BNN jika memang nanti akan menggunakan Puspenkom sebagai mitra kerjanya,” tegasnya.
Eva menekankan, tujuan utama uji kompetensi adalah memastikan setiap pejabat memiliki profil kompetensi yang sesuai standar nasional. “Dengan begitu, pejabat JPT tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif terhadap tantangan global, perbedaan regulasi, dan kebutuhan pelayanan publik,” pungkasnya.
Hadir pada kegiatan ini Para Asessor Aparatur SDM Ahli Utama Nuni Suryani, Iwan Kurniawan, Sutrisno, Saffar Muhammad Godam serta Pejabat Manajerial dan Non Manajerial Puspenkom.
