JAMBI 05 Mei 2026 — Kementerian Hukum melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum terus memperkuat kualitas aparatur sipil negara melalui penyelenggaraan Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Tahun Anggaran 2026, yang resmi dibuka di Aula Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Selasa. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pengelolaan SDM berbasis merit, profesionalitas, dan peningkatan pelayanan publik yang lebih optimal.
“Penilaian kompetensi ini merupakan bagian integral dari implementasi sistem merit dan komitmen Kementerian Hukum dalam membangun manajemen talenta yang profesional, guna memastikan ASN memiliki kompetensi yang mumpuni untuk pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum Eva Gantini saat membacakan sambutan Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani.
Eva menegaskan, penilaian kompetensi bukan sekadar proses evaluasi, melainkan instrumen strategis untuk memetakan kapasitas, potensi, dan kebutuhan pengembangan pegawai secara objektif. Dengan metode Assessment Center yang terakreditasi A oleh Badan Kepegawaian Negara, proses ini diharapkan mampu menghasilkan profil kompetensi yang akurat sebagai dasar pengembangan karier ASN di lingkungan Kementerian Hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan kompetensi manajerial dan sosio kultural menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan reformasi birokrasi yang semakin kompleks. Menurut dia, kualitas SDM yang adaptif, inovatif, dan responsif akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Pelaksanaan penilaian kompetensi ini juga menjadi wujud nyata komitmen Kementerian Hukum dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui penempatan pegawai yang sesuai dengan kapasitas dan standar jabatan. Selain mendukung peningkatan kinerja organisasi, kegiatan ini sekaligus memperkuat integritas ASN sebagai pelayan publik.
Sebanyak 60 peserta mengikuti rangkaian penilaian yang mencakup pengukuran potensi, analisis kasus, serta wawancara kompetensi. Hasil dari proses ini akan menjadi data strategis dalam mendukung kebijakan pengembangan SDM, perencanaan karier, dan penguatan organisasi secara berkelanjutan.
Melalui langkah ini, BPSDM Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menegaskan kesiapan institusi dalam membangun birokrasi modern yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional.
Asesor Aparatur SDM Ahli Utama, Sutrisno selaku Penjamin Mutu Penilaian Kompetensi menegaskan bahwa penilaian kompetensi dilaksanakan dengan mengedepankan standar objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme agar hasil asesmen dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi dasar yang tepat dalam pengembangan SDM aparatur.