Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum melantik pejabat manajerial baru di lingkungan BPSDM Hukum dan Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Batam di Guest House BPSDM Hukum, Senin (18/5/2026). Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, sementara jajaran Bapelkum Batam mengikuti kegiatan secara virtual sebagai bagian dari penguatan koordinasi kelembagaan nasional.
“Prosesi pelantikan ini dimaksudkan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Jabatan yang diamanahkan merupakan bagian dari sistem merit ASN, sekaligus pengakuan atas kompetensi, dedikasi, dan kualifikasi pejabat yang dilantik,” ujar Jusman dalam sambutannya.
Dalam pelantikan tersebut, Dona Indra Wira dan Budianto resmi menjabat sebagai Kepala Bagian Program dan Pelaporan, I Made Atmaka Kosala Pranawa dilantik sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, serta Novian Rudiansyah sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha dan Umum pada Balai Pelatihan Hukum Batam. Penataan jabatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat efektivitas organisasi dan peningkatan kualitas pengembangan sumber daya manusia hukum.
Jusman menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalitas, dan orientasi pelayanan masyarakat. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan menjadi motor penggerak organisasi dalam membangun birokrasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Menurutnya, BPSDM Hukum sebagai Kampus Pengayoman Pancasila memiliki tanggung jawab tidak hanya membangun kompetensi teknis aparatur, tetapi juga membentuk karakter ASN yang berintegritas, berlandaskan nilai-nilai Pancasila, serta mampu menghadirkan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat luas.
Pelantikan ini juga mencerminkan komitmen BPSDM Hukum dalam memperkuat tata kelola kelembagaan melalui pengisian jabatan strategis yang selaras dengan kebutuhan organisasi. Dengan kepemimpinan yang adaptif dan kompeten, BPSDM Hukum diharapkan semakin optimal dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor hukum.
Melalui momentum ini, BPSDM Hukum menegaskan kesiapan institusi untuk terus mendorong pengembangan ASN yang profesional, berkarakter, dan berorientasi pada hasil nyata, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih luas bagi pembangunan hukum nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.