Depok — Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, menegaskan pentingnya komitmen seluruh jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan menyusun peta jalan pengembangan sumber daya manusia untuk lima tahun ke depan. Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada apel pagi dan upacara bendera yang digelar di Kampus Pengayoman Pancasila BPSDM Hukum, Senin (30/6/2025).
Dalam sambutannya, Mutia menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pejabat tinggi pratama, asesor SDM ahli utama, Koordinator Widyaiswara, Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin, pejabat manajerial dan non-manajerial, para CPNS, hingga Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia. Ia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab administrasi menjelang penutupan semester pertama anggaran tahun 2025.
“Hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan anggaran semester pertama. Saya mohon seluruh pertanggungjawaban dapat diselesaikan hari ini, agar kegiatan yang telah dilaksanakan bisa segera dipertanggungjawabkan secara administratif,” ujar Mutia.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kerja. Ia menekankan bahwa pelaporan implementasi nilai-nilai Pancasila bukan sekadar menggugurkan kewajiban, melainkan wujud konkret internalisasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing ASN.
“Mohon data implementasi nilai-nilai Pancasila disusun bukan sekadar formalitas. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah tugas dan fungsi kita sudah mencerminkan lima sila Pancasila?” tegasnya. Ia menambahkan, “Setiap bulan akan berganti zona, baik di pusat-pusat, sekretariat, maupun Poltekpin. Ini juga harus menjadi bagian dari pembelajaran bagi para Taruna.”
Dalam kesempatan tersebut, Mutia juga mengajak seluruh jajaran untuk mengikuti webinar tentang nilai-nilai Pancasila yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Kepulauan Riau. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya cita pertama: penguatan ideologi Pancasila.
Sebagai penutup, Mutia mengumumkan agenda strategis yang akan berlangsung siang hari, yakni rapat koordinasi seluruh jajaran BPSDM Hukum, Poltekpin, dan seluruh Balai Diklat untuk menyusun finalisasi Keputusan Menteri tentang Peta Jalan SDM BPSDM Hukum.
“Peta jalan ini menjadi pedoman penting untuk lima tahun ke depan. Kita harus merumuskan kebutuhan pengembangan dan penilaian kompetensi, serta pendidikan di Poltekpin. Kita harus tahu mau ke mana BPSDM Hukum akan bergerak,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh tim kerja untuk berkolaborasi dalam penyusunan peta jalan tersebut. “Mari kita susun dengan sebaik-baiknya, karena masa depan organisasi kita dimulai dari hari ini,” pungkas Mutia.
