Yogyakarta — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum menegaskan pentingnya manajemen konflik sebagai solusi strategis dalam membangun birokrasi yang harmonis dan adaptif. Pesan tersebut mengemuka dalam Pembukaan Workshop Manajemen Konflik Tahun Anggaran 2025 yang digelar di The 101 Hotel Yogyakarta 18-21 November 2025.
“Konflik bukan sesuatu yang harus dihindari. Konflik adalah sinyal bahwa organisasi sedang bergerak dan bertumbuh. Solusinya adalah kemampuan manajemen konflik yang mampu mengubah ketegangan menjadi energi positif,” ujar Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani.
Gusti Ayu menjelaskan bahwa di tengah percepatan transformasi birokrasi, ASN dituntut untuk memiliki kecakapan mengelola perbedaan secara konstruktif. Ia menilai kemampuan tersebut tidak hanya menopang profesionalitas aparatur, tetapi juga mendukung agenda Reformasi Birokrasi dan Asta Cita Presiden terkait penguatan SDM serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, potensi konflik di lingkungan kerja kini semakin beragam, baik akibat perubahan kebijakan, digitalisasi layanan, maupun dinamika internal organisasi. Dengan kompetensi manajemen konflik yang baik, ASN diharapkan mampu menjaga stabilitas kinerja serta mencegah terjadinya resistensi yang dapat menghambat pelayanan publik.
Sebelumnya, Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman yang diwakili Kepala Bagian SDM dan Organisasi Wahju Prihandono melaporkan bahwa workshop ini diikuti 27 pegawai dari lingkungan BPSDM Hukum Kementerian Hukum dengan narasumber dari TCI PRO Consultant. Program dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi potensi konflik, membangun komunikasi efektif, serta memilih pendekatan penyelesaian yang tepat.
“Solusi mengurangi ketegangan bukan dengan menghindari konflik, tetapi dengan memahami akarnya, membangun dialog, dan menyelesaikan perbedaan secara bermartabat,” ujar Jusman dalam laporannya.
Ia menambahkan bahwa penguatan kompetensi ini sejalan dengan penerapan nilai BerAKHLAK, khususnya nilai Harmonis dan Kolaboratif, yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja pemerintah yang sehat dan produktif.
Melalui workshop ini, BPSDM Hukum berharap para peserta dapat mengimplementasikan keterampilan manajemen konflik di satuan kerja masing-masing, sehingga mampu memperkuat budaya organisasi yang inklusif dan menjaga kualitas pelayanan publik. Hadir pada kegiatan pembukaan ini juga mewakili Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Evy Setyowati Handayani adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum.
