Depok - Memasuki triwulan kedua tahun 2026, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum mencatat capaian kinerja awal yang melampaui target. Hal itu disampaikan dalam apel pagi perdana pasca Lebaran yang dirangkaikan dengan halal bihalal di Lapangan BPSDM Hukum Kampus Pengayoman Pancasila, Senin (30 Maret 2026).
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan bahwa capaian kinerja anggaran triwulan pertama telah mencapai 21 persen atau melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini dinilai sebagai indikator positif atas konsistensi kinerja organisasi, meskipun periode tersebut bertepatan dengan bulan Ramadan.
“Alhamdulillah capaian triwulan pertama mencapai 21 persen, ini melampaui target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa kinerja tetap berjalan optimal,” ujar Suwardani.
Ia menambahkan, momentum apel pagi dan halal bihalal menjadi titik awal untuk memperkuat semangat kebersamaan sekaligus konsolidasi kinerja pasca Hari Raya Idul Fitri. Nilai saling memaafkan diharapkan dapat mendorong budaya kerja yang lebih solid dan produktif.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan seluruh program kerja dapat diselesaikan lebih awal, bahkan ditargetkan rampung pada triwulan ketiga. Dengan demikian, organisasi memiliki ruang untuk melakukan penyempurnaan pada akhir tahun tanpa tekanan waktu.
Selain itu, BPSDM Hukum menegaskan pentingnya disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Evaluasi tahun sebelumnya menjadi pembelajaran agar tidak terjadi kembali ketidakefisienan, terutama di tengah keterbatasan anggaran dan tuntutan efisiensi.
Gusti Ayu juga menekankan bahwa perubahan pola pelatihan yang semakin mengarah pada metode daring harus direspons dengan inovasi. Menurut dia, kualitas pembelajaran tetap harus dijaga agar mampu meningkatkan kompetensi aparatur hukum secara berkelanjutan.
“Ini menjadi tantangan bagi kita untuk menciptakan inovasi dalam proses pembelajaran dan pelatihan. Jangan sampai perubahan metode justru menurunkan semangat dan kualitas,” katanya.
Dalam memperkuat kinerja organisasi, ia mendorong budaya kerja kolaboratif lintas unit. Sinergi antarbagian dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus mempercepat pencapaian target kinerja.
Di sisi lain, aspek tata kelola juga menjadi perhatian, terutama terkait kepatuhan pelaporan kinerja individu seperti LHKPN dan LKHASN. Gusti Ayu mengingatkan bahwa kedisiplinan administratif merupakan bagian dari integritas organisasi yang berdampak langsung pada kredibilitas institusi.
Mengakhiri arahannya, ia menegaskan bahwa BPSDM Hukum memegang peran strategis sebagai penggerak peningkatan kompetensi di bidang hukum, baik di internal Kementerian Hukum maupun secara lebih luas. Oleh karena itu, seluruh jajaran diminta untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan menjaga semangat kinerja kolektif.
“Kalau kita ingin meningkatkan kompetensi SDM hukum, maka kita sendiri harus terus meningkatkan kapasitas. Kunci keberhasilan ada pada kerja sama dan semangat untuk terus belajar,” ujarnya.
Dengan capaian awal yang positif dan penguatan strategi di berbagai aspek, BPSDM Hukum optimistis dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan SDM hukum yang profesional.
Kegiatan yang dihadiri seluruh Pejabat Manajerial dan Non Manajerial BPSDM Hukum dan Poltekpin ini dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan bersama sebagai bentuk kebersamaan.
