Depok, Rabu (3/6/2026) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) Kementerian Hukum resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV serta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan 76 dan 77 Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan birokrasi dalam menghadapi tantangan transformasi pemerintahan dan percepatan layanan publik berbasis digital.
Mewakili Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Agus Sudrajat membuka pelatihan tersebut dan menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif di sektor hukum. Menurutnya, perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat menuntut pemimpin birokrasi tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu mengelola perubahan dan menghadirkan solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memahami perubahan. Pemimpin yang mampu menjadi inovator, katalisator perubahan, serta menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Agus saat membuka pelatihan.
Ia menambahkan, transformasi digital harus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Karena itu, integrasi layanan dan data antarlembaga menjadi kebutuhan penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan komitmen BPSDM Hukum dalam menyiapkan pemimpin birokrasi yang mampu mengawal agenda transformasi sektor hukum dan reformasi birokrasi. Menurutnya, pelatihan kepemimpinan merupakan instrumen strategis untuk membangun aparatur yang adaptif, kolaboratif, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.
Ia menekankan bahwa pengembangan kompetensi kepemimpinan harus menghasilkan inovasi dan terobosan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola kelembagaan, serta percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan pelatihan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BPSDM Hukum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur. Program tersebut dirancang untuk memperkuat kemampuan peserta dalam merumuskan kebijakan, mengelola perubahan organisasi, serta membangun kolaborasi lintas sektor guna mendukung terciptanya pemerintahan yang profesional dan berdaya saing.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menghasilkan berbagai inovasi dan proyek perubahan yang memberikan manfaat nyata bagi organisasi maupun masyarakat. Penguatan kapasitas kepemimpinan tersebut sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendukung terwujudnya birokrasi modern yang adaptif, berintegritas, dan mampu mengantarkan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Hadir dalam kegiatan ini Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial dari Kementerian dan Lembaga Sebagai tamu undangan.
