Depok, 17 Maret 2025 – Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan menggelar Pelatihan Penguatan Substansi Pelayanan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, dan Pembinaan Hukum di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, yang menekankan pentingnya pelatihan ini dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.
Dalam laporannya, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, menyampaikan bahwa pelatihan ini diselenggarakan berdasarkan berbagai regulasi terkait pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. "Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan di Unit Kerja Eselon I dan menerapkannya secara efektif di daerah," ujarnya.
Mutia Farida juga menjelaskan bahwa pelatihan ini mengadopsi metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan kurikulum yang mencakup 26 jam pelajaran. Materi pelatihan disusun oleh lima unit eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Badan Strategi Kebijakan, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sebanyak 99 peserta, yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, mengikuti pelatihan ini.
Dalam sambutannya, Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. “Pelatihan ini sejalan dengan visi nasional 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045' dan mendukung Asta Cita keempat tentang penguatan sumber daya manusia serta Asta Cita ketujuh terkait reformasi hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala BPSDM Hukum juga menyoroti peran Politeknik Pengayoman Indonesia (PoltekPIN) dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum. “Kami sedang mengembangkan program studi Hukum Terapan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga ahli hukum, tidak hanya di Kementerian Hukum tetapi juga di berbagai lembaga lain,” tambahnya.
Gusti Ayu Putu Suwardani mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan ini dengan penuh semangat dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Ia menekankan bahwa ilmu yang diperoleh harus dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari guna meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.
Dengan resmi dibukanya pelatihan ini, BPSDM Hukum menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur dalam mewujudkan tata kelola hukum yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
