Denpasar – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menghadiri dan menjadi saksi dalam serah terima jabatan (sertijab) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi penguatan sumber daya manusia bidang hukum di tingkat daerah sebagai bagian dari misi besar reformasi hukum nasional.
“Sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memperkuat reformasi hukum. Dan salah satu jalan utamanya adalah melalui peningkatan kapasitas ASN di bidang hukum,” ujar Gusti Ayu di hadapan jajaran Kanwil Kemenku Bali, Kamis (17/7).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa BPSDM Hukum diberi mandat strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024, untuk mengembangkan SDM hukum di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045, di mana peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat bangsa menjadi krusial.
Dalam kunjungan kerjanya ke Bali, Gusti Ayu dijadwalkan melakukan audiensi dengan Gubernur Bali guna menyamakan persepsi mengenai pentingnya penguatan jabatan fungsional hukum, yang tersebar mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota.
“Kami menemukan masih banyak jabatan fungsional di bidang hukum seperti perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, dan penyuluh hukum yang belum mendapatkan perhatian memadai, baik dari sisi pemetaan, sertifikasi, maupun jenjang kariernya,” jelasnya.
Gusti Ayu menyampaikan, kondisi ini telah ia petakan sejak awal menjabat sebagai Kepala BPSDM Hukum pada November 2024. Ia telah berdialog dengan sejumlah pimpinan daerah, termasuk di Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat, yang mengeluhkan kurangnya skema pembinaan karier bagi ASN di bidang hukum.
Dalam konteks Bali, ia menitipkan pesan khusus kepada Kepala Kanwil Kemenkum yang baru, Eem Nurmanah, agar meneruskan capaian dan praktik baik dari pejabat sebelumnya, Wahyu Eka Saputra. “Saya percaya dengan pengalaman dan kepemimpinan Ibu Eem, sinergi dan penguatan kelembagaan hukum di Bali akan semakin kokoh,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan selamat kepada Mustiqo Vitra Ardhiansyah, yang kini menjabat sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Divisi baru ini diharapkan mampu memfokuskan pendampingan terhadap masyarakat dan lembaga dalam penyusunan regulasi serta edukasi hukum, termasuk penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai simpul informasi dan layanan hukum masyarakat.
“Ke depan, Posbakum tak hanya menjadi tempat konsultasi hukum, tapi juga bisa merepresentasikan wajah dan tugas-tugas Kementerian Hukum secara menyeluruh,” tambahnya.
Dalam akhir sambutannya, Gusti Ayu mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momen serah terima jabatan ini sebagai awal baru untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat. Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarunit kerja, termasuk dengan jajaran imigrasi, pemasyarakatan, dan kantor perwakilan HAM di Bali.
“Momentum ini harus kita jadikan semangat baru untuk menjaga marwah institusi yang kita cintai bersama menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Hadir mendampingi pada kegiatan ini Sekretaris BPSDM Hukum Jusman dan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida serta Kepala Kantor Wilayah Bali Eem Nurmanah.
