Jakarta — Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, didampingi Direktur Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) Odi Jarodi, serta Wakil Direktur Bidang Akademik Kusmiyati , menyampaikan konsep surat usulan kebutuhan calon mahasiswa sekolah kedinasan Kementerian Hukum untuk tahun anggaran 2025 kepada Wakil Menteri Hukum dan Sekretaris Jenderal.
Penyampaian ini menjadi tindak lanjut atas terbitnya izin resmi pembukaan empat program studi baru di Poltekpin oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Keempatnya adalah Program Sarjana Terapan Administrasi Hukum Umum, Hukum Kekayaan Intelektual, Pembangunan Hukum, serta Perancangan Peraturan Perundang-undangan.
“Usulan kebutuhan ini mencerminkan langkah konkret Kementerian Hukum dalam mendukung Asta Cita Presiden, khususnya pembangunan sumber daya manusia unggul di bidang hukum,” ujar Gusti Ayu.
Dalam konsep surat yang diserahkan, Kementerian Hukum mengusulkan formasi 200 calon mahasiswa baru untuk keempat jurusan hukum terapan tersebut. Setiap program studi dirancang untuk menjawab kebutuhan jabatan strategis di lingkungan Kementerian Hukum, mulai dari analis hukum, perancang peraturan, penyuluh hukum, hingga pemeriksa kekayaan intelektual.
Menariknya, dalam mekanisme seleksi, BPSDM mengajukan agar dilakukan penyaringan awal terhadap 600 peserta (tiga kali jumlah kebutuhan) untuk mendapatkan talenta terbaik melalui Seleksi Kompetensi Dasar.
Pengusulan ini juga mempertimbangkan adanya moratorium penerimaan taruna di bidang imigrasi dan pemasyarakatan, sehingga jurusan hukum terapan menjadi fokus utama penguatan SDM di tahun 2025.
Usulan tersebut selanjutnya akan disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
