Jakarta –Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani didampingi Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Kementeria Hukum dengan 20 kementerian dan Lembaga di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Rabu (14/5).
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya koordinasi dalam penyusunan peraturan pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih izin prakarsa. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam membangun kolaborasi lintas sektor untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan aktif Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam program penyusunan atau progsun merupakan langkah strategis guna memastikan kepastian hukum sejak tahap perencanaan.
“Jika ini kita lakukan, maka tata hukum kita dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dari sisi perencanaan dapat kita lakukan,” ujarnya.
Supratman juga menyoroti transformasi digital yang tengah berlangsung di Kementerian Hukum, yang menurutnya telah memberikan dampak signifikan. Ia mencontohkan sistem pendaftaran Koperasi Merah Putih yang dikembangkan oleh Ditjen AHU mampu melayani hingga 1.000 pendaftaran dalam satu jam.
“Artinya, 24 ribu dalam satu hari, dan untuk 80 ribu bisa selesai dalam waktu empat hari. Ini adalah wujud inovasi nyata,” kata Supratman. Ia juga menyebut layanan e-Harmonisasi yang mampu memangkas proses harmonisasi regulasi menjadi hanya lima hari kerja.
Kementerian Hukum, tambahnya, menargetkan peluncuran super app pada tahun depan yang akan menjadi platform terpadu untuk melayani kebutuhan masyarakat dan internal kementerian secara digital.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan fondasi kolaborasi jangka panjang untuk mewujudkan tata kelola hukum yang lebih baik dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
“Ini adalah bagian dari upaya bersama mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui akselerasi harmonisasi regulasi, penguatan pelayanan publik berbasis digital, dan pelibatan aktif sektor swasta dalam pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan,” tutur Nico.
Penandatanganan nota kesepahaman ini turut melibatkan sejumlah tokoh penting dari berbagai sektor pemerintahan dan lembaga negara, antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Fanshurullah Asa.
Menteri-menteri lain yang turut menandatangani nota kesepahaman ini meliputi Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.
Turut hadir pula Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi Digital Meutya Viada Hafid, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
