Yogyakarta 01 April 2026 — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) Kementerian Hukum resmi menutup kegiatan Penilaian Kompetensi bagi 60 Orang Peserta Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026, Rabu (1/4).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, sejak 31 Maret hingga 1 April 2026, ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pemetaan jabatan, penguatan merit system, serta pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas.
Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, didampingi Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, Eva Gantini, Dalam sambutannya, Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan bahwa penilaian kompetensi tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi merupakan bagian penting dari upaya membangun ASN yang mampu menjawab tantangan pelayanan publik modern.
“Penilaian ini adalah refleksi objektif untuk mengukur sejauh mana kemampuan pegawai dalam memimpin dan berinteraksi dalam keberagaman. Tingginya tuntutan pelayanan publik tidak bisa dijawab hanya dengan kompetensi teknis, tetapi juga dengan kompetensi manajerial dan sosial kultural,” tegas Gusti Ayu.
Menurutnya, kompetensi manajerial dan sosial kultural merupakan dua pilar utama dalam memastikan implementasi sistem merit, di mana kemampuan, perilaku, dan kinerja menjadi dasar pola pengembangan karier ASN.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa rangkaian penilaian ini harus dimaknai sebagai awal dari perjalanan pengembangan diri seluruh peserta.
“Rangkaian kegiatan penilaian kompetensi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan pengembangan diri. Mari manfaatkan hasil ini untuk memaksimalkan potensi diri, meningkatkan kolaborasi, dan melayani masyarakat dengan lebih baik lagi,” ujarnya.
Dalam laporannya, Eva Gantini menyampaikan bahwa penilaian kompetensi ini dirancang untuk memotret secara objektif kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat, sebagai dasar penyusunan rekomendasi pengembangan SDM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY. “Kegiatan ini bertujuan menghasilkan pemetaan kompetensi yang akurat sebagai dasar rekomendasi optimal bagi pengembangan karier, pengisian jabatan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya Kanwil DIY,” ujar Eva. Ia menambahkan, hasil penilaian nantinya akan menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan manajemen talenta dan sistem merit ASN sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, BPSDM Hukum berharap seluruh peserta memperoleh hasil optimal yang dapat menjadi dasar rekomendasi bagi instansi masing-masing, sekaligus memperkuat kualitas SDM aparatur yang adaptif, profesional, dan siap mendukung transformasi layanan hukum kepada masyarakat. Sebagai penutup, Kepala BPSDM Hukum secara resmi menyatakan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan penilaian kompetensi tahun 2026 bagi pejabat manajerial dan non manajerial di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum DIY
Turut hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY Agung Rektono Seto, Rinto Sitorus dari Balai Pelatihan Hukum Semarang, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Evi Setyowati Handayani, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Febri Nurdian Satriatama, serta Nunik Suryani selaku Asesor SDM Aparatur Ahli Utama bersama asesor ahli utama lainnya. Sementara itu, sejumlah asesor lainnya mengikuti kegiatan secara daring.
