Depok — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum menggelar apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai dan peserta pelatihan analis hukum, Senin (06 April 2026). Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida menekankan pentingnya kesiapan menghadapi agenda kerja triwulan II.
Dalam amanatnya, ia mengingatkan bahwa seluruh capaian pada triwulan pertama, termasuk penyelesaian laporan kinerja, harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas kerja ke depan. Memasuki April, seluruh jajaran diminta mulai menyiapkan data dukung untuk berbagai program strategis, termasuk reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.
“Persiapan sejak awal menjadi kunci agar kita tidak terburu-buru di akhir dan dapat menjaga kualitas kinerja,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti padatnya agenda pelatihan yang tengah dan akan berlangsung, seperti pelatihan fungsional analis hukum serta Training of Facilitator (ToF) implementasi KUHP dan KUHAP yang dimulai pada hari yang sama. Kegiatan ini, menurutnya, merupakan bagian dari prioritas nasional dalam penguatan pemahaman regulasi baru. Di sisi lain, penilaian kompetensi juga terus berjalan sebagai upaya memastikan kesesuaian kapasitas ASN dengan tuntutan jabatan.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam setiap aspek pekerjaan. Nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif diharapkan tidak sekadar menjadi jargon, melainkan terimplementasi nyata dalam kinerja sehari-hari. BPSDM Hukum, sebagai pusat pengembangan SDM, dituntut mampu memberikan layanan terbaik kepada peserta pelatihan, sekaligus memastikan setiap program berdampak nyata.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kompetensi internal, termasuk melalui pelatihan manajemen risiko yang saat ini tersedia secara daring. Pelatihan tersebut dinilai krusial dalam mendukung reformasi birokrasi sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
Dalam konteks organisasi, sinergi antarunit kerja terus diperkuat, baik dengan sekretariat, Politeknik Pengayoman Indonesia, maupun kementerian dan lembaga lain. Kolaborasi ini dinilai menjadi fondasi penting dalam memastikan keberhasilan program pengembangan SDM hukum secara nasional.
Menutup arahannya, ia mengingatkan pentingnya dokumentasi kinerja sebagai bagian dari akuntabilitas dan pemenuhan data dukung. Dengan dokumentasi yang baik, setiap aktivitas yang telah dilaksanakan akan lebih mudah diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.
Apel pagi ini, menurutnya, bukan sekadar rutinitas, melainkan wujud nyata kedisiplinan dan loyalitas ASN dalam menjalankan tugas. “Apa yang kita lakukan, ucapkan, dan hasilkan harus mencerminkan nilai ASN BerAKHLAK,” tuturnya.
