Depok, 23 April 2025 — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum melalui Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan menetapkan tema “Kepemimpinan Visioner dan Strategis Menuju Transformasi Digital di Bidang Hukum” sebagai tema utama Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2025. Penetapan tema dilakukan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan di Gedung Pusat Lantai 1 BPSDM Hukum, Rabu (23/4).
Rapat dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, baik secara langsung maupun daring. Peserta rapat meliputi Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Ditjen KI, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Badan Strategi Kebijakan Hukum, Ditjen Administrasi Hukum Umum, serta BPHN. Selain itu, turut hadir pejabat manajerial dan non-manajerial dari Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan.
Pelatihan PKN II akan dilaksanakan pada 17 Juni hingga 17 Oktober 2025 menggunakan metode blended learning. Tema yang diangkat mengacu pada Asta Cita nomor 1 (Nilai-Nilai Pancasila) dan Asta Cita nomor 7 (Penguatan Reformasi Hukum). Tujuannya adalah menciptakan kepemimpinan birokrasi yang mampu mengintegrasikan transformasi digital dalam sistem hukum nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik.
Sub-tema yang dirumuskan antara lain pembangunan budaya hukum masyarakat, kepemimpinan strategis untuk transformasi digital, serta harmonisasi regulasi untuk pelayanan publik yang lebih baik. Adapun lokasi visitasi yang diusulkan meliputi Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten, Pemerintah Kota Bekasi, dan Pemkab Karawang, yang akan dikaji lebih lanjut melalui studi literasi.
Penetapan tema dan sub-tema ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi dan visi kepemimpinan para peserta PKN dalam menghadapi tantangan birokrasi modern dan digitalisasi hukum di Indonesia.
