Depok – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum resmi menggelar Seminar Training of Facilitator (ToF) Angkatan VIII Tahun 2025 dengan tema Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan para fasilitator yang nantinya akan menyosialisasikan KUHP baru kepada berbagai pemangku kepentingan, menjelang berlakunya pada Januari 2026.
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan apresiasinya terhadap semangat dan kreativitas para peserta.
“Berbagai inovasi yang direncanakan para peserta patut diapresiasi karena menghasilkan beragam ide dalam mengenalkan KUHP baru di tengah masyarakat. Melalui ToF ini, para peserta dibekali pemahaman komprehensif terkait perubahan mendasar dalam KUHP baru, mulai dari tindak pidana umum, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, hingga isu-isu khusus terkait kebebasan berekspresi, kesusilaan, dan ketertiban umum,” ujar Kepala BPSDM Hukum.
Beragam target peserta disiapkan untuk mendukung penyebarluasan pemahaman KUHP baru, mulai dari jajaran Polri di Diklat Reserse Lemdiklat Polri, forum diskusi bersama Hakim Yustisial dan pegawai Kamar Pidana Mahkamah Agung, seminar peningkatan kapasitas bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan paralegal, hingga masyarakat tingkat akar rumput seperti pengurus RT/RW di kelurahan.
Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan adanya pemahaman yang sama terkait KUHP baru, sehingga transisi hukum pidana nasional dapat berjalan mulus, modern, dan berkeadilan.
Melalui ToF Angkatan VII ini, diharapkan peserta mampu menjadi agen pengetahuan dan penggerak utama dalam menyebarluaskan substansi KUHP baru, sehingga nilai-nilai keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif dapat terwujud dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Hadir sebagai penguji pada kegiatan ini, antara lain Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional Tejo Harwanto, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini, dan Penyuluh Hukum Utama Sofyan.
