Depok - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum memperkuat penyusunan pagu indikatif Tahun 2027 melalui rapat koordinasi yang digelar di Depok, Senin (18/5/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan program pengembangan kompetensi, penguatan tata kelola, serta dukungan sarana-prasarana berjalan lebih terukur dan berdampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan seluruh unit kerja harus menyusun perencanaan secara matang agar pelaksanaan program lebih efektif dan meminimalisasi revisi anggaran di tahun berjalan. “Perencanaan harus dimatangkan kembali agar tidak perlu melakukan revisi. Usulan anggaran juga harus realistis dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Rapat pagu indikatif 2027 tersebut membahas sejumlah prioritas strategis, mulai dari penguatan pelatihan teknis dan kepemimpinan, evaluasi pasca pelatihan, hingga peningkatan sarana pendidikan dan pelatihan. BPSDM Hukum juga mendorong agar seluruh usulan pelatihan dari unit-unit kerja dimasukkan sejak awal dalam perencanaan, sehingga proses penganggaran dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi.
Dalam pembahasan itu, Pusbanglat Teknis dan Kepemimpinan mengusulkan tambahan sejumlah program pelatihan, termasuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, hingga pelatihan dasar CPNS. Selain itu, penguatan evaluasi pasca pelatihan dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi aparatur sekaligus mendukung peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
BPSDM Hukum juga menaruh perhatian pada penguatan kapasitas sumber daya manusia yang berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya melalui rencana pelatihan terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pelatihan berbasis nilai-nilai Pancasila. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas aparatur hukum sekaligus mendukung implementasi kebijakan nasional secara lebih efektif.
Selain pengembangan kompetensi, rapat juga membahas peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk rehabilitasi asrama pelatihan di lingkungan Politeknik Pengayoman Indonesia. Pembahasan difokuskan pada penyesuaian kapasitas hunian mahasiswa dan kebutuhan fasilitas pembelajaran yang lebih representatif. Pimpinan BPSDM Hukum meminta agar seluruh usulan pembangunan dan rehabilitasi didukung analisis kebutuhan yang jelas serta diperkuat melalui koordinasi lintas unit.
Sekretaris BPSDM Hukum Jusman menambahkan bahwa rangkaian pengembangan kompetensi tidak berhenti pada pelaksanaan pelatihan, melainkan harus ditutup dengan evaluasi yang terukur. Menurut dia, evaluasi pasca pelatihan menjadi bagian penting untuk memastikan dampak program terhadap peningkatan kompetensi aparatur dan kualitas kinerja organisasi.
Melalui penyusunan pagu indikatif Tahun 2027 yang lebih terarah, BPSDM Hukum menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola anggaran, meningkatkan kualitas SDM hukum, serta memastikan setiap program yang dijalankan memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan pelayanan publik.
Hadir pada kegiatan ini Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida, Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Poltekpin, Youngest Non Itah, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial BPSDM Hukum dan Poltekpin.
