JAKARTA — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum terus memperkuat pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang hukum sebagai bagian dari upaya mendukung reformasi hukum nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Hukum di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Rabu (10/6), melalui paparan Menteri Hukum yang dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BPSDM Hukum Jusman hadir mewakili Kepala BPSDM Hukum.
“Pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang hukum menjadi salah satu prioritas strategis yang terus diperkuat guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tegas Prof Eddy.
Wakil Menteri Hukum menyebutkan BPSDM Hukum menjadi salah satu unit kerja yang berperan penting dalam mendukung pencapaian target reformasi birokrasi dan pembangunan hukum nasional melalui berbagai program pengembangan kompetensi. Pada tahun 2027, BPSDM Hukum akan fokus pada pengembangan kompetensi SDM bidang hukum bagi ASN maupun non-ASN, penyelenggaraan penilaian kompetensi, sertifikasi profesi bidang hukum, serta penerapan Knowledge Management System (KMS) untuk memperkuat pembelajaran dan berbagi pengetahuan di lingkungan hukum nasional.
Dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun 2027, BPSDM Hukum turut mengambil peran melalui penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Analis Hukum Pusat dan Daerah serta Training of Facilitator implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Program tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan aparatur pemerintah menghadapi berbagai perubahan regulasi dan dinamika hukum yang berkembang.
Penguatan kapasitas SDM hukum dinilai menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Aparatur yang memiliki kompetensi memadai akan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan.
Melalui berbagai program tersebut, BPSDM Hukum menegaskan komitmennya untuk terus menghasilkan sumber daya manusia hukum yang unggul, adaptif, dan berdaya saing. Upaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat kinerja organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya sistem hukum nasional yang semakin modern, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.