Depok, 16 April 2026 — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum membuka Pelatihan Teknis Kehumasan Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola komunikasi publik secara profesional dan adaptif.
Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan, penguatan kompetensi kehumasan menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Menurut dia, kemampuan aparatur dalam menyampaikan informasi yang akurat dan menangani dinamika pemberitaan menjadi kebutuhan mendesak di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang cepat.
“Penguatan kompetensi kehumasan tidak hanya soal teknis komunikasi, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan publik melalui informasi yang kredibel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Suwardani dalam sambutannya.
Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola informasi publik, menangani pemberitaan negatif dan hoaks, serta mengoptimalkan pemanfaatan media digital. Selain itu, peserta juga dibekali keterampilan produksi konten, manajemen media, hingga strategi komunikasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan informasi.
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan diikuti oleh 30 peserta dari berbagai unit kerja pusat dan wilayah Kementerian Hukum. “Pelatihan ini menjadi langkah konkret dalam membangun aparatur kehumasan yang profesional, beretika, dan mampu menjawab kebutuhan komunikasi publik yang semakin kompleks,” kata Mutia.
Ia menambahkan, metode pembelajaran jarak jauh dipilih untuk memastikan akses pelatihan yang lebih luas tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan melalui ceramah interaktif, simulasi, dan diskusi yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif peserta.
Melalui pelatihan ini, BPSDM Hukum menegaskan komitmennya dalam mencetak aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu menghadirkan komunikasi publik yang informatif, edukatif, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kepala BPSDM Hukum yang menekankan peran strategis kehumasan di era digital sebagai garda terdepan dalam menjaga reputasi institusi serta memperkuat kepercayaan publik, sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika dalam setiap praktik komunikasi publik aparatur.
