Depok - BPSDM Hukum menegaskan komitmennya memperkuat peran widyaiswara sebagai elemen utama dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di bidang hukum. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan KOPI HANGAT yang digelar di Guest House BPSDM Hukum Kampus Pengayoman Pancasila, Depok, Senin (25/05).
“Widyaiswara memiliki peran penting dalam pengembangan kompetensi ASN. Tugas BPSDM Hukum kini semakin luas sehingga dibutuhkan kompetensi yang semakin mumpuni,” ujar Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani dalam forum tersebut.
Kegiatan yang dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional Eva Gantini itu dihadiri jajaran pimpinan, kepala pusat, kepala bagian, ketua tim kerja, serta para widyaiswara di lingkungan BPSDM Hukum. Forum tersebut menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat kualitas pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan.
Dalam diskusi, para widyaiswara menyampaikan sejumlah masukan terkait pelibatan dalam seluruh proses bisnis pelatihan, penguatan sistem sertifikasi dan akreditasi, hingga kebutuhan teknologi pembelajaran yang mendukung metode belajar modern. Dukungan terhadap pembelajaran berbasis digital dinilai penting agar pelatihan semakin efektif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan peserta.
Selain itu, penguatan komunikasi dan keterbukaan informasi antara penyelenggara pelatihan dan widyaiswara turut menjadi perhatian bersama. Hal tersebut dinilai penting untuk mendukung penyusunan bahan ajar, evaluasi pembelajaran, serta penugasan pengajar yang lebih terencana dan profesional.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, pimpinan BPSDM Hukum memastikan seluruh kebutuhan strategis widyaiswara akan ditindaklanjuti secara bertahap melalui koordinasi lintas unit. Salah satu langkah yang tengah diproses ialah pembangunan pusat sertifikasi di lingkungan BPSDM Hukum guna memperkuat sistem pengembangan kompetensi ASN bidang hukum.
Eva Gantini menekankan pentingnya pelibatan seluruh widyaiswara dalam proses pelatihan, termasuk melalui coaching, mentoring, dan magang teknis. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kompetensi teknis maupun metodologis widyaiswara dalam menghadapi tantangan pembelajaran ASN yang semakin dinamis.
Mutia Farida juga menambahkan bahwa widyaiswara telah dilibatkan dalam berbagai tahapan pelatihan, termasuk pengembangan bahan ajar multimedia dan pembelajaran berbasis teknologi. Penguatan kapasitas widyaiswara dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan SDM yang unggul.
Sebagai bagian dari transformasi pengembangan kompetensi ASN, BPSDM Hukum juga mendorong terciptanya ekosistem pembelajaran yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui penguatan peran widyaiswara sebagai primadona pengembangan SDM, BPSDM Hukum optimistis mampu melahirkan aparatur yang profesional, responsif terhadap perubahan, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas di bidang hukum.
