JAKARTA — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Kementerian Hukum RI, menegaskan komitmennya dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi pemersatu bangsa melalui pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara (ASN). Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menilai pendekatan lintas budaya dan keagamaan menjadi instrumen penting dalam menjaga kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
“BPSDM Hukum bukan sekadar lembaga pelatihan, tetapi menjadi Kampus Pengayoman Pancasila pusat penguatan nilai-nilai kebangsaan, dan H, dan profesionalisme ASN,” ujar Gusti Ayu dalam kegiatan Cross-Cultural Religious Literacy (CCRL) On-site Observation Program in Indonesia di Hotel Double Tree, Kemayoran, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Dalam forum yang dihadiri Lima delegasi dari Ho Chi Minh National Academy of Politics, Vietnam, Gusti Ayu memaparkan bahwa keberagaman agama dan budaya merupakan kekayaan sekaligus tantangan. Untuk itu, BPSDM Hukum menggagas integrasi pendekatan cross-cultural religious literacy ke dalam pelatihan ASN, bekerja sama dengan Institut Leimena.
“Literasi keagamaan lintas budaya menjadi solusi strategis dalam menghadapi intoleransi. ASN harus dibekali dengan kemampuan memahami dan menghormati keyakinan orang lain sebagai bagian dari pelayanan publik yang inklusif,” ujarnya.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara BPSDM Hukum dan Institut Leimena yang telah disepakati bersama pada Bulan Maret 2025. Turut hadir mendampingi Executive Director Institut Leimena (Mathius Ho) dan Program Director (Daniel Adipranata). Gusti Ayu menambahkan, pelatihan berbasis pengalaman, studi kasus resolusi konflik keagamaan, serta dialog lintas iman akan menjadi bagian dari program BPSDM Hukum ke depan. Langkah ini bertujuan menanamkan sensitivitas sosial dan memperkuat karakter ASN sebagai penjaga nilai Pancasila di lapangan.
Menurutnya, peran BPSDM Hukum menjadi sangat strategis karena membina delapan jabatan fungsional (JF) yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta mendidik taruna Politeknik Pengayoman Indonesia. “Ini adalah jalur penting untuk menanamkan semangat kebangsaan dan menjaga ideologi negara,” tegasnya.
Gusti Ayu menutup paparannya dengan menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperkuat kohesi sosial. “Pancasila bukan hanya ideologi, tetapi alat pemersatu. Dengan membumikan nilainya dalam pendidikan ASN, kita memperkuat fondasi Indonesia yang damai, adil, dan berkeadilan,” katanya.
