JAKARTA 06 Maret 2026 — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Jumat (6/3).
Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 34 Tahun 2024, Nomor 59 Tahun 2024, Nomor 35 Tahun 2025, dan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
BPSDM Hukum dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum, Mutia Farida, yang hadir mewakili Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani.
Rapat dibuka oleh Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan BPIP, Sadono Sriharjo. Dalam pembukaannya, ia menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga penyelenggara pelatihan yang telah terakreditasi agar pelaksanaan Diklat PIP dapat berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional.
Adapun agenda utama rapat meliputi pemaparan rencana program Diklat PIP Tahun 2026 serta pembahasan mekanisme kerja sama pelaksanaan Diklat PIP Tahun 2026 antara BPIP dengan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang telah mendapatkan akreditasi sebagai penyelenggara pelatihan.
Melalui forum koordinasi ini, para peserta rapat juga melakukan diskusi terkait skema pelaksanaan pelatihan, sinergi program, serta penguatan standar penyelenggaraan Diklat PIP guna memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila dapat berjalan secara optimal di berbagai instansi.
Partisipasi BPSDM Hukum dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum untuk terus mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pengembangan kompetensi aparatur, sekaligus memperkuat sinergi kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila di lingkungan pemerintahan.